Suara.com - Cita-cita Presiden Joko Widodo mewujudkan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan sebentar lagi terwujud. Memiliki luas sekitar 324.332 hektare,lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).
Pada awal Maret 2024 lalu, Suara.com menerbitkan artikel berujudul 'Suara Masyarakat Sepaku: Banjir, IKN dan Masa Depan yang Tak Pasti'. Di artikel itu dijabarkan bagaimana penjelasan sejumlah narasumber kredibel terkait persoalan ekologi di kawasan IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ternyata, 10 tahun lalu atau sebelum program IKN digaungkan, faktanya di lokasi IKN disebut sudah kerap dilanda banjir. Banjir itu disebabkan karena masifnya eksploitasi lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.
Dalam artikel itu, salah satu yang diwawancari adalah Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian. Lewat sambungan telepon, Uli membeberkan bagaimana kondisi PPU 10 tahun ke belakang sebelum ada IKN.
"Di wilayah PPU sebelum diputuskan IKN bakal dipindahkan ke wilayah PPU, itu kan memang sudah masif terjadi banjir. Apalagi kalau misalnya hujan yang lebih dari satu jam, itu sudah banjir," ujar Uli.
Dia menyebut, berdasarkan banyak laporan yang diterimanya dalam bentuk video, banjir yang terjadi di PPU merupakan konsekuensi logis dari perubahan lanskap di wilayah tersebut.
Dia menjelaskan, perubahan lanskap itu seperti hutan dan serapan air kini menjadi monokultur sawit atau tambang. Hal itu menyebabkan fungsi hutan sebagai serapan air hilang.
"Faktanya, sekitar wilayah PPU itu adalah tempat yang memang masih dieksploitasi sejak tahun 1980-an. Logging (dilakukan) di sana, dilanjutkan dengan HTI, sawit, bahkan ada tambang. Jadi sebenarnya, situasi kerentanan wilayah itu ketika kemudian negara memutuskan memindahkan ibu kota di wilayah tersebut, pasti pembangunannya skala besar," beber dia.
Dia menyebut, masalah di Penajam Paser Utara cukup kompleks. Selain soal lanskap yang sudah buruk, kualitas daya dukung dan tampung juga tidak memadai. Penambahan pembangunan infrastruktur secara besar katanya akan memperburuk keadaan tanah PPU.
"Dan beberapa kali kan kita dapat sebaran video yang menunjukkan bahwa wilayah PPU. Bahkan (wilayah) dekat titik nol itu terendam banjir. Sebenarnya situasi banjir yang masif terjadi itu adalah konsekuensi logis dari perubahan lanskap dari wilayah itu sendiri," ujar Uli.
Berdasarkan fakta yang dia sebutkan tadi, wilayah PPU adalah tempat yang memang masih dieksploitasi sejak 1980-an. Pembuatan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, lalu tambang, dia menyebut hal itu sudah berlangsung sejak lama.
Dia bilang, pembangunan IKN bukan diakomodir pada perencanaan ruang sebelumnya. Melainkan pada perencanaan ruang yang mengikuti keputusan politik.
Baginya, kajian lingkungan hidup strategis untuk IKN, secara sederhana dilakukan pasca-pemutusan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke PPU.
"Ada banyak hal yang sebenarnya itu adalah analisa-analisa substansi, seperti analisa KLHS, (lalu analisa) kesesuaian dengan tata ruang, (semua) itu mengikuti keputusan politik. Basisnya bukan saintifik, bukan ekologis, tetapi keputusan politik dengan kepentingannya," katanya.
"Itu yang salah dan itu yang terjadi di IKN. Kalau kemudian ditanya apakah penataan ruangnya berkesesuaian dengan pemindahan ibu kota, bisa jadi iya. Karena perda tata ruangnya mengalami perubahan, pasti dia mengikuti soal keputusan politik tadi," lanjutnya.
TERPOPULER
