Formappi Kritik Habis Pembahasan Kilat RUU Pilkada: DPR Dan Pemerintah Sedang Mengejek Rakyat

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 21 Agustus 2024 | 20:21 WIB
Formappi Kritik Habis Pembahasan Kilat RUU Pilkada: DPR Dan Pemerintah Sedang Mengejek Rakyat
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. (Suara.com)

Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkrit habis pembahasan kilat Revisi Undang-Undang atau RUU Pilkada yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah.

Lucius menilai, jika pembahasan RUU Pilkada secara kilat ini sangat nyata menunjukan adanya kepentingan politik tertentu.

"Nah ini menjelaskan gerak cepat pembahasan RUU DPR bukan karena dorongan politik legislasi untuk mendukung kebutuhan hukum nasional. RUU yang dibahas kilat ini nampaknya untuk menjabat kebutuhan politik sendiri baik dari DPR dan terutama dari Pemerintah untuk periode ini," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (21/8/2024).

"Pembahasan kilat ini selain karena dorongan kepentingan politik, tetapi nampaknya juga dilakukan sebagai taktik untuk menghindari aspirasi dan partisipasi publik. Itu yang sangat telanjang dipertontonkan DPR dan Pemerintah di ruang rapat Baleg hari ini," sambungnya.

Ia mengatakan, DPR bersama dengan Pemerintah seperti berada di dunia berbeda dengan rakyatnya.

"Bahkan untuk memastikan nggak ada rakyat yang nyelonong masuk ruangan mereka, pasukan keamanan didatangkan dari kepolisian. DPR dan Pemerintah dengan tegas ingin memisahkan diri dari publik," ujarnya.

"DPR dan Pemerintah seolah-olah mengejek publik," imbuhnya.

Untuk itu, kata dia, pembahasan kilat ini sesungguhnya harus ditolak karena hanya membenarkan arogansi DPR yang tidak melibatkan publik dalam proses pembahasan RUU.

"Dari sisi proses, DPR kali ini memang hobi banget membahas RUU tertentu secara express. Revisi UU IKN misalnya, ya nggak lebih lama dari dua minggu saja. Beberapa RUU lain juga seperti itu. Anehnya walau punya kemampuan membahas kilat sebuah RUU, produk legislasi yang dihasilkan DPR sejauh ini dari daftar Prolegnas terbilang sangat sedikit," pungkasnya.

baca juga

Sebelumnya, Baleg DPR RI akhirnya menyepakati untuk membawa Revisi Undang-Undang Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang ke rapat paripurna terdekat. Hal itu menyusul sudah diambil keputusan tingkat I, Rabu (21/8/2024).

Pengambilan keputusan tingkat I itu dilakukan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Kita minta persetujuan dulu. Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penatapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota menjadi UU dapat diperoses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-perundangan?," kata Awiek dijawab setuju mayoritas anggota.

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan setuju dengan hal itu. Hanya fraksi PDIP yang lantang menyatakan penolakannya terhadap RUU Pilkada untuk disahkan di paripurna.

Pengambilan keputusan ini dihadiri langsung perwakilan Pemerintah yakni Menkumham Supratman Andi Agtas dan Mendagri Tito Karnavian. Perwakilan DPD RI juga turut hadir.

Ada sejumlah perubahan dalam RUU Pilkada ini. Terutama yang mecolok yakni aturan soal syarat batas minimal usia calon kepala daerah jadi mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Ke dua, perubahan pada Pasal 40 usai adanya putusan MK. Namun menjadi sorotan dalam pasal itu kini kelonggaran ambang batas pencalonan di Pilkada hanya untuk parpol non parlemen.

Ketentuan pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

(3) Partai Politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bahas Kilat RUU Pilkada, Baleg Pastikan Pengesahan Dilakukan Rapat Paripurna Besok

Bahas Kilat RUU Pilkada, Baleg Pastikan Pengesahan Dilakukan Rapat Paripurna Besok

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 20:09 WIB

Abaikan RUU Pilkada, PDIP Minta Rakyat Turun Kawal Partainya Jika Usung Anies Di Pilgub Jakarta

Abaikan RUU Pilkada, PDIP Minta Rakyat Turun Kawal Partainya Jika Usung Anies Di Pilgub Jakarta

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 19:33 WIB

Abaikan Putusan Baleg, PDIP Tetap Usung Calon Sendiri Di Pilkada Jakarta

Abaikan Putusan Baleg, PDIP Tetap Usung Calon Sendiri Di Pilkada Jakarta

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 19:06 WIB

Ketua MKMK Sebut Baleg DPR Telah Membangkang Dari Putusan Pengadilan

Ketua MKMK Sebut Baleg DPR Telah Membangkang Dari Putusan Pengadilan

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 18:53 WIB

Respons Putusan MK yang Dikangkangi DPR, Jokowi Cuma Bilang Ini

Respons Putusan MK yang Dikangkangi DPR, Jokowi Cuma Bilang Ini

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 18:12 WIB

Pakar Tunggu Sikap KPU Soal Aturan Pilkada: Akan Jadi Pembangkang Atau Penjaga Konstitusi

Pakar Tunggu Sikap KPU Soal Aturan Pilkada: Akan Jadi Pembangkang Atau Penjaga Konstitusi

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:50 WIB

Dibahas Kilat, Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Disahkan Di Paripurna, Cuma PDIP Yang Menolak

Dibahas Kilat, Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Disahkan Di Paripurna, Cuma PDIP Yang Menolak

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:38 WIB

Terkini

Telanjur Klik File APK Penipuan di WhatsApp? Lakukan 8 Langkah Ini Sebelum Data Dicuri

Telanjur Klik File APK Penipuan di WhatsApp? Lakukan 8 Langkah Ini Sebelum Data Dicuri

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 08:35 WIB

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Syarat dan Alur Terbaru Klaim BPJS Kesehatan Gratis Tanpa Biaya Bulanan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:34 WIB

Polisi Sita Mesin Gerinda! Ungkap Kronologi hingga Penyebab Ledakan PPSDM Migas Cepu

Polisi Sita Mesin Gerinda! Ungkap Kronologi hingga Penyebab Ledakan PPSDM Migas Cepu

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:33 WIB

Scroll Terus, Berpikir Belakangan: Benarkah Kita Mengalami Brain Rot?

Scroll Terus, Berpikir Belakangan: Benarkah Kita Mengalami Brain Rot?

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 08:30 WIB

Garmin Approach S72 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Golf Ini Bisa Analisis Swing dan Detak Jantung

Garmin Approach S72 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Golf Ini Bisa Analisis Swing dan Detak Jantung

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 08:24 WIB

BI Rate Naik, Investasi Apa yang Tepat di Era Bunga Tinggi?

BI Rate Naik, Investasi Apa yang Tepat di Era Bunga Tinggi?

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:16 WIB

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:14 WIB

Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Berapa Sebenarnya Potensi Emasnya?

Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Berapa Sebenarnya Potensi Emasnya?

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 08:10 WIB

Soal Komisi Ojol 8 Persen, Pakar Unair Ingatkan Risiko Badai PHK Seperti Regulasi Digital di Spanyol

Soal Komisi Ojol 8 Persen, Pakar Unair Ingatkan Risiko Badai PHK Seperti Regulasi Digital di Spanyol

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:02 WIB

Review Film Go for Broke 2: Misi Balas Dendam Kriminal yang Penuh Emosi

Review Film Go for Broke 2: Misi Balas Dendam Kriminal yang Penuh Emosi

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

×