Suara.com - Ekonom Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melindungi keluarganya dari keterlibatan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara. Caranya dengan lakukan cawe-cawe politik, termasuk lewat reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
Salah satu bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi, menurut Faisal, yakni dengan mencopot kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Mengapa Yassona diganti itu untuk memuluskan cawe-cawe partai. Jadi nanti Golkar ada perubahan langsung disetujui, Yasonna beluk tentu setuju, di PKB ada geliat nanti disetujui ada PKB tandingaj dan sebagainya," kata Faisal dalam diskusi media bersama JATAM secara virtual, Rabu (21/8/2024).
Tak hanya itu, digesernya Bahlil Lahadalia dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Menteri ESDM juga dikatakan oleh Faisal sebagai upaya Jokowi menutupi proses izin bagi-bagi IUP kepada dua ormas agama, Muhammadiya dan Nahdlatul Ulama.
"Ada kontroversi karena harusnya izin dari menteri ESDM lewat lelang dan segala macam, seolah-olah Luhut diintervensi segala macam. Sekarang untuk menutup celah yang bisa membuka ini, pindah lah dengan cepat Bahlil," kata Faisal.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga menyampaikan bahwa peran Bahlil cukup penting dalam membantu Jokowi mengamankan anak dan menantunya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, terkena jeratan hukum.
Dengan posisi jabatan sebagai Menteri ESDM ditambah lagi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, menurut Faisal, Bahlil makin punya kuasa untuk menutupi keterlibatan Kahiyang dan Bobby dalam kasus suap IUP di Maluku tersebut.
"Saya rasa salah satu tugasnya untuk mengamankan keterlibatan istana, paling tidak agar tidak bocor," kata Faisal.
Tujuan reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada saat dua bulan jelang masa jabatannya berakhir itu, dinilai Faisal, sebenarnya hanya untuk menyingkirkan Yasonna dari jajaran dan menggeser posisi Bahlil.
"Karena reshuffle ini disiapkan dengan cepat. Agar tidak nampak ada motif terselubung, maka dilantik juga Wamen (wakil menteri) dan Bapanas serta Badan Gizi. Jadi seolah-olah ini proses transisi yang biasa. Tapi untuk kasus Yasonna dan Bahlil itu saya rasa kental sekali terkait dengan politik dan kasus yang diangkat di proses peradilan," ujar Faisal.
Sebelumnya, diberitakan bahwa nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam sidang lanjutan kasus suap IUP dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam sidang kasus suap tersebut, muncul istilah 'Blok Medan' yang selalu digunakan oleh Abdul Ghani saat mengurus IUP.
Kode ‘Blok Medan’ merujuk terhadap pengurusan IUP untuk perusahaan yang diduga milik. Perusahaan Bobby disebut meminta IUP di Halmahera, Maluku Utara.
TERPOPULER
