REGIONAL:
Kepercayaan publik yang meningkat terkonfirmasi dari lebih dari 40 penegerian madrasah. Bahkan, baru-baru ini usul penegerian 39 Madrasah dan 10 satuan Pendidikan Keagamaan Kristen juga sudah disetujui Kementerian PANRB. Kemenag juga telah meresmikan Dhammasekha sebagai Pendidikan Keagamaan Buddha Formal di Indonesia.
Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri juga meningkat hingga 160%, dari 7 menjadi 18 PTKN yang saat ini terakreditasi ‘Unggul’. Sejurus dengan itu, transformasi kelembagaan PTKN juga terus berlangsung. Tercatat ada 18 institut yang bertransformasi menjadi universitas, dan 13 sekolah tinggi menjadi institut.
“Kemenag juga mendirikan UIN Siber Syekh Nurjati. Ini merupakan universitas Islam negeri siber pertama. Saat ini, terdapat 4.200 mahasiswa terlayani melalui Program jarak jauh, di mana separuhnya mendapatkan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB),” sebut Gus Men.
“Untuk penguatan ekonomi, Kemenag menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Saat ini ada 3.600 pesantren binaan yang telah menghasilkan 432 Badan Usaha Milik Pesantren,” sambungnya.
Kediklatan di Kementerian Agama juga semakin efektif dan efisien dengan adanya MOOC Pintar. Sejak diluncurkan pada 2022, tercatat ada 1.332.907 peserta yang mendapat layanan kediklatan. Padahal, jika dilakukan secara manual tatap muka, kediklatan ini hanya bisa menjangkau 70.000 peserta per tahun.
Berkembang menjadi lebih baik mensyaratkan kerukunan umat. Untuk merawatnya, Kemenag melakukan penguatan moderasi beragama. Hasilnya, indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam lima tahun terakhir yang masuk kategori tinggi (60.01 – 80.00), yaitu: 67,46 (2020); 72,39 (2021); 73,09 (2022); 76,02 (2023); dan 76,47 (2024). Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Indeks Kesalehan Sosial masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, yaitu 82,53 (2020); 83,92 (2021); 84,55 (2022); 82,59 (2023); dan 83,83 (2024).
Stronger
Stronger menggambarkan Kementerian Agama yang secara kelembagaan semakin kuat. Ada sejumlah indikasi dan itu secara umum justru berangkat dari penilaian pihak eksternal.
Sejak 2018-2023, Reformasi Birokrasi Kemenag mendapat kriteria BB (SANGAT BAIK). Ini berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB. Indeksnya berada pada rentang 74,02 di 2018 dan 78,18 di 2023.
“Sejak 2016 sampai sekarang atau sembilan kali berturut-turut, Kementerian Agama juga mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksanaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” sebut Gus Men.
TERPOPULER
