Sebelumnya, berdasarkan info yang diperoleh Suara.com, terdapat draf salinan yang menunjukan DPR RI akan mempunyai 13 Komisi lengkap ditulis dengan mitranya.
Draf salinan tersebut sudah berbentuk softcopy dan tercetak dengan warna hitam dan putih.
Kendati begitu, saat Suara.com mengkonfirmasi langsung Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, ia belum mau membenarkan perihal hal tersebut.
Ia menyebut jika semua masih dalam proses pematangan.
"Insyaa Allah di umumkan Senin. Komposisi masih digodok," kata Adies kepada Suara.com, Kamis (10/10/2024).
Saat ditanya lebih jauh apakah draf salinan yang diperoleh Suara.com tersebut hanya bersifat sementara, Adies belum berani menjawab gambalng.
"Sebelum diumumkan saya belum berani berandai andai, kita tunggu saja," pungkasnya.
Berikut draf salinan sementara jumlah komisi DPR dan mitranya;
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Baca Juga: Intip Bocoran Sementara 13 Komisi DPR Lengkap dengan Mitranya, Ternyata Banyak Kementerian Dipecah
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)