AS Langgar Hukum Sendiri Jual Senjata ke Israel? Bernie Sanders Serukan Penghentian!

Suara.com - Bernie Sanders, salah seorang senator AS menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus menghentikan pelanggaran hukum sendiri dengan menjual senjata ke Israel di tengah "kekejaman mengerikan dan ilegal" yang berlangsung di Gaza, sebagaimana disampaikan pada Senin (18/11).

"Pemerintah AS harus berhenti secara terang-terangan melanggar hukum terkait penjualan senjata kepada Israel," tulis Sanders, seorang senator independen, dalam sebuah artikel opini untuk The Washington Post.

Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata mengharamkan pemberian senjata kepada negara yang melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Menurut Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, AS dilarang memberikan bantuan kepada negara yang melarang atau membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Walaupun mengakui hak Israel untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, Sanders menegaskan bahwa pemerintahan "ekstremis" di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu tidak hanya berperang melawan Hamas, tetapi juga melancarkan "perang total terhadap rakyat Palestina."

Dia mencatat bahwa dari populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta, lebih dari 43.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 103.000 terluka, dengan sekitar 60 persen di antaranya terdiri dari perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Sanders mempertanyakan bagaimana memerangi terorisme dapat dicapai dengan membuat banyak anak-anak yang tidak bersalah menderita kelaparan atau dengan menyerang sekolah dan rumah sakit.

"Kami, sebagai warga AS, terlibat dalam kekejaman yang mengerikan dan ilegal ini. Keterlibatan kami harus dihentikan," tegasnya.

Dia juga mendesak Kongres AS untuk segera bertindak menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sanders telah mengusulkan beberapa resolusi ketidaksetujuan yang bertujuan menghalangi penjualan senjata serbu kepada Israel, dengan pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada Rabu (20/11). (Antara)