Suara.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tengah menghadapi penyelidikan oleh jaksa atas upayanya memberlakukan darurat militer, bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan mantan Menteri Pertahanan, menurut laporan dari kantor berita Yonhap, Kamis lalu.
Kim Yong-hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan, menjadi sorotan utama.
Jaksa telah memberlakukan larangan bepergian bagi Kim, sementara Presiden Yoon dan Menteri Dalam Negeri belum dikenakan pembatasan serupa.
Langkah drastis Yoon tersebut diawali dengan klaim adanya ancaman dari kekuatan anti-negara dan oposisi politik yang dianggap menghambat pemerintahan.
Namun, penerapan darurat militer tersebut hanya berlangsung selama enam jam. Parlemen dengan cepat memberikan suara untuk menolak kebijakan ini, mendorong Yoon untuk membatalkannya.
Dengan situasi yang semakin memanas, Yoon menghadapi tantangan besar. Pada Sabtu mendatang, parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk memutuskan kemungkinan pemakzulan presiden.
Ketegangan politik di Korea Selatan kini mencapai puncaknya, dengan banyak pihak menunggu hasil yang akan menentukan masa depan kepemimpinan Yoon Suk Yeol.
Penyelidikan ini berpotensi mengguncang stabilitas politik di negara tersebut, memunculkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuasaan dalam menghadapi krisis domestik.
Baca Juga: Korea Kembali Gelar Konser Usai Status Darurat Militer Resmi Dicabut
