REGIONAL:
Suara.com - Didepaknya Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat sejumlah partai politik (parpo) membuka karpet merah kepada Presiden ketujuh tersebut untuk bergabung.
Bahkan, sejumlah partai politik berancang-ancang bakal menyiapkan posisi khusus untuk Jokowi. Lantas bagaimana dengan Gerindra?
Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut tidak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo, lantaran partainya belum mengetahui rencana mantan Gubernur Jakarta itu.
"Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi," kata Dasco kepada awak media, Jumat (7/12/2024) malam.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gerindra sebenarnya terbuka bagi siapa saja untuk bergabung. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Tetapi, kan nggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain," kata Dasco.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengungkapkan keterbukaan partainya mengenai adanya kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra.
"Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami nggak bisa maksa beliau masuk," katanya.
Sebelumnya, status Jokowi bersama putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan mantunya Bobby Nasution di PDIP sudah tidak lagi diakui sebagai bagian dari kader banteng.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," katanya.
Hasto mengatakan, didepaknya Jokowi dan keluarganya lantaran sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
"Kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," kata Hasto.
Dia memastikan pihaknya tidak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.
Namun, lanjut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.
"Dan kemudian bagaimana Rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," ujarnya.
TERPOPULER
