REGIONAL:
Suara.com - Korea Selatan pada Senin (9/12) memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri terhadap Presiden Yoon Suk Yeol di tengah krisis politik yang disebabkan oleh upaya darurat militer yang gagal.
Menurut laporan dari lembaga penyiaran nasional Korsel, KBS, larangan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.
Yoon saat ini sedang diselidiki atas tuduhan pengkhianatan, pemberontakan, makar, dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah mayoritas anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya minggu lalu.
Meskipun demikian, Yoon berhasil menghindari mosi pemakzulan terkait tindakannya tersebut.
"Pengumpulan bahan yang diperlukan adalah prioritas utama. Kami memutuskan berdasarkan penilaian menyeluruh, termasuk kemungkinan dia akan meninggalkan negara ini," jelas seorang pejabat kepolisian dalam konferensi pers.
Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Yoon dan kemungkinan penawatannya.
Setidaknya 11 orang telah diidentifikasi oleh polisi untuk penyelidikan kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, mantan Komandan Komando Kontraintelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, yang sebelumnya ditunjuk sebagai komandan darurat militer dalam waktu singkat.
Larangan bepergian juga diterapkan kepada mereka, dengan mantan Menteri Pertahanan Kim telah ditahan.
Ketua partai yang berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon, berkomitmen untuk memperkecil dampak dari deklarasi darurat militer Yoon yang tidak berhasil dengan mendukung "kepergiannya secara tertib dan lebih awal."
Han menegaskan bahwa mayoritas publik menginginkan pengunduran diri Yoon.
Han Dong-hoon bersama Perdana Menteri Han Duck-soo juga menyatakan bahwa presiden yang sedang menghadapi krisis ini tidak akan terlibat dalam urusan domestik maupun internasional sebelum dia mengundurkan diri.
Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat telah mengajukan rancangan undang-undang khusus untuk menyelidiki apakah Yoon melakukan pengkhianatan atau pelanggaran lainnya.
Namun, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa kendali atas angkatan bersenjata Korea Selatan "saat ini tetap berada di tangan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai panglima tertinggi."
TERPOPULER
