Suara.com - Imbas adanya penerapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol membuat kondisi di Negeri Ginseng itu semakin panas.
Bahkan muncul dukungan agar Yoon Suk Yeol mundur dari jabarannya sebagai Presiden karena telah membuat Korea Selatan tidak kondusif saat ini.
Terbaru kali ini, para anggota parlemen dari partai penguasa tampaknya siap untuk memboikot pemungutan suara atas mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu.
Pada sesi pleno parlemen, para anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meninggalkan ruang sidang setelah memberikan suara untuk rancangan undang-undang yang menyerukan penyelidikan oleh jaksa khusus terkait tuduhan korupsi terhadap ibu negara Kim Keon Hee.
Mosi pemakzulan terhadap Yoon dijadwalkan akan diajukan dalam sesi pleno sesudahnya, dan pemboikotan oleh anggota parlemen PPP akan membuat usulan tersebut kemungkinan tidak akan tercapai.
Beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen, Yoon menyampaikan permintaan maaf karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat pernyataan darurat militer yang disiarkan melalui televisi.
Yoon juga berjanji tidak akan mengulangi aksinya itu, dan membantah rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi.
Kemunculan Yoon itu merupakan yang pertama di depan publik sejak dia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Yoon mencabut penetapan status itu enam jam kemudian setelah Majelis Nasional menentang keputusannya.
Yoon mengatakan dirinya memberlakukan darurat militer karena merasa putus asa tetapi mengakui keputusan yang tiba-tiba itu menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. [Antara].
Baca Juga: Lonceng Kematian? TikTok Semakin Dekat Dilarang di Amerika Serikat
