Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliany, mengakui usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tak akan begitu saja diterima masyarakat. Rani meyakini akan ada pro dan kontra atas usulan Ketum partai nya tersebut.
Karena itu, Rany menilai usulan tersebut tak bisa langsung diterapkan, khususnya di tahun 2025 ini sebelum kepala daerah baru dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlu ada pembahasan secara matang dengan berbagai pihak mengenai wacana ini.
"Ya enggak seburu-buru itu juga ya kalau menurut saya, karena semua kan juga harus melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan dan pasti ada pro kontra juga," ujar Rani kepada wartawan, Senin (16/1/11/2024).
"Jadi sebelum jadi program agenda mesti dipertimbangkan secara matang," lanjutnya.
Namun, ia pribadi menilai usulan ketua umum partainya itu sebagai hal baik. Apalagi biaya politik untuk Pilkada tidak langsung akan lebih murah.
"Kalau menurut saya pribadi sih baik-baik saja ya, mungkin bisa menekan cost (biaya) atau penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya," jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dilaksanakan secara komprehensif lewat uji kepatutan dan kelayakan yang mumpuni. Dengan demikian, maka kepala daerah terpilih juga sudah teruji kualitasnya.
"Asal pemilihan atau fit and proper test paslon harus melalui mekanisme dan screening yang tepat, benar dan jelas memang mumpuni sebagai pemimpin daerah dengan pengalaman serta track record yang sangat baik," ucapnya.
"Meski bila dipilih oleh masyarakat langsung bisa sama-sama menanggung hasilnya bersama-sama jadi bila ada hal-hal kurang sesuai tidak serta merta mengeluh kan pada DPRD saja," pungkasnya.
Baca Juga: Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
