Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung angkat bicara tentang perbandingan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan negara lainnya, imbas dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen di Indonesia termasuk paling rendah dibandingkan negara lainnya.
Menurutnya, seseorang bisa saja membuat perbandingan dengan negara-negara lain tanpa memikirkan bahwa tax ratio negara tersebut sudah melampaui nilai PPN-nya, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia.
Rocky menjelaskan persoalan ini menyangkut bagaimana kemampuan untuk melihat daya beli. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai arti barang mewah yang terkena kenaikan PPN tersebut.
"Apa yang disebut barang mewah, toh harus dipreteli juga bagian-bagian mana yang disebut mewah, misalnya saya beli kaos. Kaos aja sudah kena PPN, belum lagi saya cuci pasti kan butuh deterjen. Nah, pasti deterjennya juga naik," katanya seperti dilansir di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (19/12/2024).
Rocky mengungkapkan, kenaikan harga yang bersifat total akhirnya menjadi beban pengeluaran yang cukup tinggi di kalangan masyarakat.
"Jadi, sekali lagi kita ada di dalam kesulitan dan protes rakyat tentu masuk akal. Sementara, kita lihat grafik dari Departemen Keuangan menyatakan konsumsi bertumbuh dengan baik, tapi pada saat yang sama kelas menengah jatuh ke bawah," ungkap Rocky.
Lantaran itu, ia menyimpulkan bahwa hanya kelompok masyarakat atas saja yang bisa mengonsumsi.
"Jadi yang konsumsi siapa, ya pasti kelas atas yang tidak terganggu expenditure (pengeluaran)," tambahnya.
Selain itu, Rocky juga menilai data dasar yang diucapkan oleh Sri Mulyani bersifat pamer supaya bisa diterima bahwa ekonomi sedang tumbuh, padahal data lainnya juga harus diperlihatkan.
"Data sebaliknya harus diperlihatkan, kan fairness-nya di situ. Jadi kesulitan ekonomi membuat semuanya dipajakin dan kenaikan pajak itu, penanda bahwa sektor-sektor yang seharusnya dikejar oleh pemerintah tidak masuk (tercapai)," jelas Rocky.
Terakhir, ia berpesan kepada Sri Mulyani bahwa bisnis ilegal harus ditangkap, bukan dikenakan pajak.
"Lho, bisnis ilegal itu mestinya ditangkap, bukan justru ditagih pajaknya. Itu juga sama saja mengandaikan bahwa ya pajak bisa dapat dong dari bisnis ilegal, kalau gitu ya ilegalkan saja semua bisnis," katanya.
Kontributor : Moh Reynaldi Risahondua
TERPOPULER
