Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menilai jika pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari jabatan kursi Ketum Umum DPP PDIP itu hasil usai sebelumnya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Effendi Simbolon kan baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
Untuk itu, kata dia, adanya hal itu semakin membenarkan pernyataan Megawati tanggal 12 Desember 2024 jika memang ada pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDIP.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan, penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga merupakan orderan politik.
"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada saudara Sekjen merupakan orderan politik sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," pungkasnya.
Minta Megawati Mundur
Effendi Simbolong sebelumnya mengaku prihatin atas penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan oleh KPK.
"Turut prihatin (Hasto tersangka), ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisi (yang jadi tersangka)," ujar Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Effendi kemudian mengatakan ke depan harus segera ada pengganti Hasto di PDIP.
Selain itu, dia juga meminta agar Ketua Umum PDIP nantinya bukan lagi Megawati Soekarnoputri. Mengingat, Megawati merupakan ketum parpol terlama.
"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya," kata dia.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," imbuhnya.
Menurutnya, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum, mengingat pelanggaran hukum yang terjadi di PDIP melibatkan elite partai berlambang banteng dengan moncong putih.
"Dia (Megawati) harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," jelas Effendi.
TERPOPULER
