REGIONAL:
Suara.com - Sikap Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil alih isu kontroversi tentang pemagaran laut di Tangerang dinilai sebagai bukti sistem koordinasi dalam kabinet Merah Putih tidak berjalan baik.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, penyelesaian pagar laut misterius itu harusnya bisa diselesaikan cukup pada tingkat kementerian. Tidak perlu kepala negara sampai harus turun tangan dengan beri instruksi langsung kepada TNI AL.
"Akhirnya pola pengambilan keputusan mulai terbaca, yaitu bahwa semua isu kontroversial yang jadi viral itu harus Presiden Prabowo sendiri yang memberi instruksi. Ini menunjukkan bahwa koordinasi di dalam Kementerian teknis tidak berjalan," kata Rocky, dikutip dari tayangan video pada akun YouTube pribadinya, Minggu (19/1/2025).
Pagar laut itu sebenarnya sudah beberapa waktu lalu jadi perbincangan publik. Namun, menurut Rocky, tidak ada satupun menteri yang punya inisiatif untuk menunjukkan bukti pemilik atau pelaku pemagaran tersebut.
"Apa alasan pagar itu dibuat dan apa konsekuensi dari pemagaran itu terhadap kehidupan penduduk, apa akibat dari isu rasisme yang mulai berkembang, rasialisme mulai berkembang dengan pagar," ujarnya.
Dia bilang, selama pemagaran laut jadi topik publik, tak terlihat adanya kementerian yang berusaha beri kejelasan. Hingga akhirnya Presiden sendiri yang mengambil sikap untuk perintahkan mencabut pagar tersebut.
Meski begitu, sampai sekarang pemerintah juga belum menyampaikan apa pun terkait pelaku pemagaran tersebut.
"Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam pembagian tugas yang jernih atau inisiatif dari para menteri. Beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi," katanya.
"Kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar, itu tanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan, karena sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo," imbuh Rocky.
Sebelumnya, pagar laut yang membentang di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, itu mulai dibongkar pada Sabtu (18/1/2025) pagi. Pembongkaran dilakukan oleh 600 personel yang terdiri dari Anggota TNI AL serta nelayan yang dimulai dari kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga Pantai Kronjo di Kecamatan Kronjo.
Pada pembongkaran hari pertama sejumlah 30 kapal nelayan dilibatkan dalam proses tersebut sebab di perairan tersebut tidak bisa dimasuki kapal-kapal besar karena kondisi perairan yang dangkal.
Adapun proses pembongkaran dilakukan secara manual, menggunakan tangan ataupun menggunakan tali yang disangkutkan ke kapal.
TERPOPULER