REGIONAL:
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menantang Agung Sedayu Grup (ASG) untuk menunjukkan bukti keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.
Hal ini disampaikan Nusron menanggapi klaim ASG yang menyebut dua anak usahanya, PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM), memiliki SHGB sesuai prosedur. Nusron menyatakan bahwa pihaknya hanya fokus pada bukti materiil terkait kasus ini.
“Saya belum tahu soal pengakuan ASG. Yang penting bagi saya adalah bukti materiilnya. Di mana lokasi sertifikat tersebut dan apa yang bisa dibatalkan. Itu menjadi urusan saya,” kata Nusron.
Dia menegaskan bahwa pengakuan pihak Agung Sedayu Group yang hanya memiliki satu SHGB secara prosedural di wilayah Kohod merupakan hak mereka. Namun, pihaknya tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan fakta temuan di lapangan.
“Urusan mereka mengklaim punya berapa kecamatan itu hak mereka. Yang saya lihat adalah bukti fisik. Berapa sertifikatnya, lokasinya di mana, semua sertifikat itu pasti ada alamatnya,” ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Nusron, berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat dan tepat. Meski begitu, ia mengakui bahwa prosesnya membutuhkan waktu karena banyaknya sertifikat yang diduga cacat prosedural.
“Insyaallah secepatnya selesai. Kita tidak ingin membatalkan sesuatu tanpa dasar yang kuat, baik cacat hukum maupun cacat materiil,” tambahnya.
Diketahui, terdapat 263 bidang sertifikat yang tercatat di kawasan perairan Kabupaten Tangerang. Rinciannya, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Intan Sentosa, dan sembilan bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan pula 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, membantah bahwa seluruh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang merupakan milik anak usaha ASG. Ia menegaskan bahwa kepemilikan SHGB hanya mencakup wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.
“HGB dua anak perusahaan ASG itu hanya ada di Kecamatan Pakuhaji. Jadi, pagar laut sepanjang 30 kilometer itu bukan semuanya milik kami,” jelas Muannas.
Muannas juga menyampaikan bahwa isu yang berkembang terkait kepemilikan seluruh pagar laut oleh Agung Sedayu Group adalah tidak benar dan perlu diluruskan.
“Saya perlu luruskan agar tidak berkembang opini yang salah. Panjang pagar itu melewati enam kecamatan, tetapi SHGB kami hanya ada di satu kecamatan di Desa Kohod,” pungkasnya.
Kekayaan Nusron
Nusron Wahid tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp21,8 miliar berdasarkan laporan yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan tersebut diunggah dalam laman elhkpn.kpk.go.id pada 31 Desember 2024.
Mayoritas kekayaan Nusron Wahid berupa aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp13,9 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah strategis, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, Depok, hingga Kudus, Jawa Tengah. Seluruh aset ini tercatat sebagai hasil milik pribadi.
Selain itu, Nusron Wahid juga memiliki sejumlah alat transportasi dengan total nilai Rp2,7 miliar. Koleksi kendaraan pribadinya meliputi Mobil Honda HR-V RU1 1.5 CVT (2015), Toyota Alphard Minibus (2017), Toyota Innova (2019), hingga Toyota Hiace 28MT Minibus (2024).
Dalam laporan LHKPN KPK, Nusron Wahid juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp397,6 juta dan surat berharga sebesar Rp3,1 miliar. Ia juga mencatatkan kas dan setara kas dengan total Rp4,06 miliar. Namun, laporan tersebut juga menunjukkan Nusron memiliki utang sebesar Rp2,4 miliar.
Dengan total aset Rp21,8 miliar dikurangi utang, harta bersih Nusron Wahid mencapai angka Rp21.875.025.024. Data ini menegaskan posisi Nusron sebagai salah satu tokoh politik dengan harta kekayaan yang cukup signifikan.
TERPOPULER