Suara.com - Pemerintah Prancis pada Selasa mengecam keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyarankan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.
Prancis menyatakan langkah tersebut tidak hanya tidak dapat diterima, tetapi juga melanggar hukum internasional.
"Pemindahan paksa penduduk di Gaza tidak dapat diterima," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.
Ia menambahkan, hal ini akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta menghalangi solusi dua negara yang menyerukan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Selain itu, Prancis menyoroti bahwa langkah tersebut dapat menjadi faktor destabilisasi bagi Mesir dan Yordania, yang merupakan sekutu dekat negara-negara Barat.
Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump pada Senin menyatakan keinginannya untuk memindahkan warga Gaza ke lokasi yang disebutnya "lebih aman," seperti Mesir atau Yordania.
Trump juga sebelumnya pada Sabtu menggambarkan Gaza sebagai "lokasi pembongkaran" yang perlu "dibersihkan" pasca-konflik.
Hingga kini, hampir semua dari 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi akibat konflik yang dipicu oleh serangan kelompok militan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Meski demikian, gencatan senjata yang rapuh pada bulan ini memberikan harapan bagi upaya perdamaian permanen.
Sementara itu, Qatar yang berperan dalam mediasi gencatan senjata bersama AS dan Mesir menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan. Mesir dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas juga dengan tegas menolak usulan Trump.
Konflik ini terus menjadi sorotan internasional dengan desakan untuk solusi damai yang menghormati hak-hak warga Palestina sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
TERPOPULER
