Trump Teken Perintah Eksekutif Bersihkan Militer dari Transgender

Suara.com - Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mengumumkan telah menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang mengatur kebijakan baru untuk militer AS. Salah satu kebijakan yang menuai perhatian adalah rencana "membersihkan militer dari ideologi transgender," yang Trump sebut sebagai langkah untuk memastikan kekuatan tempur yang lebih mematikan. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran besar bagi hak-hak LGBTQ.

Dalam pengumuman di Air Force One, Trump juga menyerukan pembangunan sistem pertahanan rudal yang disebut sebagai versi AS dari "Iron Dome" milik Israel. Sistem ini diusulkan untuk melindungi negara dari ancaman rudal, meski para ahli mengingatkan bahwa Iron Dome dirancang untuk ancaman jarak pendek dan tidak cocok menghadapi rudal antarbenua.

Selain itu, Trump menandatangani perintah yang mengizinkan pemulangan personel militer yang diberhentikan akibat penolakan vaksin COVID-19 dan memperluas larangan terhadap program keberagaman dalam militer.

“Untuk memastikan kami memiliki militer terkuat, kami akan menyingkirkan radikalisme gender,” ujarnya dalam acara Partai Republik di Miami.

Meskipun perintah ini memicu kontroversi, belum jelas detail langkah-langkah spesifiknya. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut langkah ini bertujuan untuk menghapus “radikalisme gender di militer.” Kebijakan ini menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih dan didukung oleh Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth.

Sejarah Kebijakan Transgender di Militer AS

Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan terkait personel transgender di militer AS berubah-ubah. Larangan terhadap pasukan transgender dihapuskan pada 2016 di bawah Presiden Barack Obama, tetapi kemudian dibatalkan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya. Kebijakan ini dikembalikan oleh Presiden Joe Biden pada awal masa pemerintahannya pada 2021.

Menteri Pertahanan Lloyd Austin, yang segera meninggalkan jabatannya, mengkritik kebijakan baru Trump dengan menyatakan bahwa menolak patriot yang memenuhi syarat hanya akan melemahkan kekuatan militer.

Fokus pada Iron Dome

Trump juga mengusulkan pembangunan sistem pertahanan Iron Dome yang dibuat di AS, meskipun para ahli menyebut sistem itu tidak relevan untuk menghadapi ancaman rudal jarak jauh.

“Kita perlu segera memulai pembangunan perisai rudal canggih,” tegas Trump di Miami.

Kebijakan Trump yang kontroversial ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan kesiapan militer AS.