Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jika kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Prabowo, kata Dasco, akhirnya turun tangan usai melihat kondisi di masyarakat yang antre untuk membeli gas melon tersebut. Dasco menyampaikan, jika Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan lagi pengecer berjualan.
"Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika stok gas melon sejauh ini masih aman. Menurutnya, kekinian sudah tak ada lagi kelangkaan.
"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," pungkasnya.
Klaim Bahlil soal Gas Melon
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengaku akan melakukan perbaikan soal kebijakan penyaluran gas LPG 3 kilogram yang membuat kontroversi di masyarakat. Bahli juga memastikan jika masyarakat tak akan alami antre lagi.
Hal itu ditegaskan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Kami berkomitmen pulang dari sini kami akan memperbaiki khususnya tata kelola, khususnya kerja sama kami dengan Pertamina dalam rangka distribusi LPG yang bersubsidi supaya rakyat kita bisa cepat mendapatkan hasilnya agar mereka tidak antre lagi," kata Bahlil.
Bikin Rakyat Gaduh
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan meminta kepada pemerintah menghentikan atau menunda kebijakan pengecer tak boleh menjual gas LPG 3 kilogram. Menurutnya, adanya kebijakan tersebut hanya membuat gaduh.
"Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masyalah kelangkaan gas 3 kg. Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara. Untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru," kata Zulfikar.
Ia mengungkapkan, kondisi masyarakat di bawah kekinian justru gaduh akinat kebijakan penyaluran gas LPG yang diubah.
"Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh," katanya.
