REGIONAL:
Suara.com - Komisi XIII DPR RI mengungkapkan, jika Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 83.400.000.000 dari pagu anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 174.322.223.000.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Komisi 13 memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (174 M), yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (37 M)," kata Dewi.
Dewi mengungkapkan hal itu dalam kesimpulan rapat. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung adanya pemangkasan anggaran tersebut.
Hanya saja, kata dia, pihaknya menuntut penyusunan kembali lebih detil mengenai pemangkasan anggaran tersebut. Terutama agar efektif terhadap kinerja KemenHAM.
"Untuk pemgajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh KemenHAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," katanya.
"Artinya relaksasi itu nanti dibuat secara detail penggunannya akan kemana, yang kita utamakan di sini adalah mencerminkan produktifitas kinerja KemenHAM," sambungnya.
Ia mengatakan, dengan adanya hal itu yang dibicarakan tidak hanya soal uang saja. Tapi juga dibutuhkan perencanaan kerja yang jelas.
"Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan krn perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh KemenHAM," pungkasnya.
Adanya pemangkasan anggaran justru menjadi menarik, jika melihat pernyataan Pigai ketika baru saja dilantik menjadi MenHAM dirinya sempat meminta anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
Pigai mengaku bangga setelah beberapa hari terakhir dirinya diserang lantaran telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menjadi kontroversi. Padahal, dia mengaku hanya ingin membawa bangsa menjadi besar.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, dimana menganggakat Hak Asasi Manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utam kebijakan republik ini," kata Natalius.
Menurutnya, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai HAM. Ia menilai mungkin pernyataannya tersebut dianggap beyond dan menggemparkan.
"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa biasa saja," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan pihaknya akhirnya dibantu diberikan kesadaran. Lantaran pernyataannya tersebut ditanggapi langsung oleh pimpinan Komisi XIII.
"Yang menjadi luar biasa dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini ketika pak pimpinan komisi 13 Pak Willy Aditya merespons secara cepat, Pak Andreas Hugo Pareira pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera," ujarnya.
TERPOPULER
