Suara.com - DPRD Jakarta meminta sejumlah kegiatan dewan tak dipangkas sepenuhnya demi efisiensi anggaran. Kegiatan yang dimaksud mencakup kunjungan kerja (kunker), serap aspirasi warga (reses), hingga sosialisasi peraturan daerah (sosper).
Hal ini sempat disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi A DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI, Rabu (5/2/2025).
Anggota Komisi A DPRD DKI Fuadi Luthfi mengatakan, untuk kunker ke luar negeri memang ia akui perlu ada pemangkasan. Setelah adanya efisiensi ini, ia mempermirakan satu kali kunker ke luar negeri dalam satu tahun sudah cukup bagi anggota dewan.
"Jadi kita juga gak bisa memaksakan terkait dengan hal itu, karena kalau memang harus efisiensi satu kali cukup," ujar Fuadi usai rapat.
Kemudian untuk reses dan sosper, pihaknya meminta agar tak dilakukan pemangkasan. Sebab, kegiatan ini berkaitan hubungan antara legislator dengan masyarakat.
"Begitu juga sosper. Menyangkut masalah aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang harus kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah," ucapnya.
"Makanya ini kita berharap dalam hal efisiensi anggaran tidak menyasar ke situ, karena fungsi kontrol ingin kita lakukan semaksimal mungkin," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengaku setuju dengan pemangkasan berbagai kegiatan yang dianggap tak memiliki urgensi untuk dilakukan seperti seminar hingga kajian-kajian. Namun, penganggarannya perlu dibahas lagi bersama agar sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) yang merupakan turunan dari Inpres Prabowo Subianto.
"Seminar-seminar, seremonial, jamuan makan, itu kan harusnya hal-hal yang lapis ketiga lah. Jadi kita berharap seleksinya harus bersama-sama. Jadi tidak ansi harus hilang, tapi paling tidak kita tetap mematuhi kriteria," pungkasnya.
Baca Juga: Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
