Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menganggap jika Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui adanya kebijakan yang melarang penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon yang sempat membuat heboh.
Atas dugaannya itu, Doli pun menganggap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat mustahil bergerak tanpa intruksi Presiden.
"Saya kira enggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, jika Bahlil tak mungkin mengarang dengan membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden.
"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, apa yang dilakukan dengan kebijakan pelarangan pengecer jual gas melon adalah hal yang baik. Kalau ada dinamika, menurut hal itu merupakan hal yang wajar.
"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengaturan tata niaga merupakan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang.
"Ya diibaratkan orang kalau orang sakit kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu. Suntik itu kan sakit kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjang nya akan jadi sehat. Nah saya lihatnya gitu aja. Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet pak presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Dibagikan Fahri Hamzah, Video Animasi Program MBG Hasil AI Dinilai Jelek: Prabowo Malah Mirip SBY!
Klaim Dasco Bela Prabowo
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan jika kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Prabowo, kata Dasco, akhirnya turun tangan usai melihat kondisi di masyarakat yang antre untuk membeli gas melon tersebut. Dasco menyampaikan, jika Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan lagi pengecer berjualan.
"Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika stok gas melon sejauh ini masih aman. Menurutnya, kekinian sudah tak ada lagi kelangkaan.
"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," pungkasnya.
