Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung bicara soal adanya potensi keretakan di dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Potensi keretakan kabinet ini muncul akibat adanya indikasi perbedaan pendapat antara Gerindra dengan Golkar yang dipicu oleh kasus kelangkaan gas elpiji 3 kg yang diinisiasi oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Menurut Rocky, persoalan politik akan selalu ada dalam kondisi perebutan untuk mendapatkan suatu kekuasaan dengan cara apapun.
"Politik selalu ada dalam kondisi antagonisme, ada dalam kondisi intai-mengintai, jegal-menjegal, kita mengerti itu di dalam teori politik bahwa kekuasaan itu tidak mungkin berbagi," kata Rocky Gerung yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (10/2/2025).
Rocky mengatakan, kekuasaan yang bersifat absolut juga pasti akan menyingkirkan potensi absolut dari pesaingnya.
Absolutisme dalam teori politik adalah rezim yang berkuasa mutlak. Dalam pengertian tersebut, orang dituntut untuk setia dengan seorang penguasa yang berkuasa tanpa mempersoalkannya.
"Jadi kemungkinan absolutisasi itu yang justru kita perhatikan, ada absolutisasi publik yang menghendaki Jokowi diadili, absolutisasi etika publik yang menghendaki Prabowo mengganti menteri-menteri bermasalah," jelas Rocky.
Selain itu, Rocky menyebut perlu adanya semacam panggilan moral (moral call) untuk membersihkan sistem politik ke depan.
"Justru dalam surplus moral call ini, Presiden Prabowo mendapat backup habis-habisan, kan tidak ada orang yang mengkritik Prabowo hari ini dan menganggap bahwa oke dibandingkan dengan Jokowi," ucap Rocky.
Baca Juga: Tanggapi Viral Seruan Adili Jokowi, Rocky Gerung: Buat Saya Itu Masuk Akal!
Rocky menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo sangat jauh dibanding Jokowi dalam bidang diplomasi, pengetahuan tentang keadaan, dan pengertian patriotisme.
Sehingga menurut Rocky, semua itu menjadi nilai tambahan untuk Prabowo. Dirinya juga menegaskan, Prabowo tidak boleh ragu untuk mengambil keputusan.
"Kalau Prabowo ragu-ragu maka dia akan masuk dalam jebakan baru yaitu incapacity untuk mengambil keputusan, jadi sekali lagi itu poinnya," ucap dia.
"Ada batas etis yang harus dipastikan oleh presiden Prabowo. Batas etis itu ditunggu dalam bentuk minimal reshuffle kabinet," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan yang berasal dari Presiden Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menegaskan bahwa setiap kebijakan menteri pasti telah dikoordinasikan dengan presiden sebelum diumumkan ke publik.
Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Partai Gerindra dan Partai Golkar dalam menyikapi kebijakan tersebut. (Moh Reynaldi Risahondua)
