Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana akan menertibkan distribusi BBM solar subsidi. Langkah ini dilakukan setelah kebijakan penyaluran gas LPG 3 kilogram atau gas melon dilakukan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan di segala bidang.
Menurutnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar, Bahlil, yang juga , yang juga Ketua Umum Partai Golkar, telah menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Prabowo.
Ia mengatakan, penataan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan karenanya harus ditindaklanjut.
"Itulah sebabnya Bung Bahlil Lahadalia di samping, ya dirinya selaku Menteri ESDM, telah mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian gas melon ini akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar," kata Idrus di Jakarta, Selasa (11/2/2025) malam.
Idrus mengatakan bahwa Bahlil memahami untuk melakukan penataan pasti akan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak.
"Meskipun beliau sendiri mengakui bahwa mungkin nanti ada juga reaksi tetapi itu bukan persoalan," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, Bahlil telah menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotismenya ketika pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram mendapatkan penolakan.
Menurutnya, Bahlil merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab tidak melempar kepada pihak lain.
Baca Juga: Sebut Harus Ada Lembaga yang Mengawasi Elpiji 3 Kg, Menteri Bahlil: Subsidi Itu untuk Rakyat
"Beliau sudah menunjukkan dengan jiwa patriotismenya, dengan nasionalismenya untuk kepentingan rakyat apapun risikonya akan dihadapi. Ya itu Pak Bahlil, sudah seperti itu, tanggung jawab tidak melempar kepada yang lain," tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Bahlil juga sudah menginstruksikan seluruh kader Golkar yang membantu di Kabinet Presiden Prabowo agar menginventarisasi persoalan masyarakat sesuai tugasnya masing-masing.
"Karena apapun kebijakan yang kita ambil, harus orientasinya kepada rakyat. Tuntutan rakyat harus dipenuhi dan ini menjadi instruksi kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," pungkasnya.
