Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara terkait kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangu (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di lokasi pagar laut, pesisir Tangerang, Banten.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengatakan gelar perkara ini paling lama bakal dilakukan pada pekan depan.
“Dalam waktu dekat, kalau tidak salah kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan,” kata Djuhandhani, saat di Mabes Polri, Senin (12/2/2025).
Saat disinggung soal bakal adanya tersangka dalam waktu dekat, Djuhandhani tidak meu terlalu berandai-andai. Pihaknya bakal menetapkan tersangka sesuai dengan fakta-fakta yang sejauh ini telah dihimpun, dan dari hasil geoar perkara.
“Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka,” ucapnya.
“Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal dan sebagainya, yang nantinya apakah ini bisa atau tidak untuk dijadikan tersangka. Pengakuan tersangka, itu juga bukan mutlak. Karena semuanya terkait dengan pembuktian,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Bareskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi terkait dugaan pemalsuan SHGB di lokasi pagar laut. Dari puluhan saksi yang diperiksa, satu di antaranya yakni Kepala Desa Kohod, Arsin.
Selain diperiksa, Bareskrim juga melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Dari dua lokasi tersebut, aparat menyita sejumlah barang bukti di antaranya komputer yang dipergunakan untuk melakukan pemalsuan girik, sebelum diterbitkannya sertiikat.
Petugas juga menyita banyak KTP milik warga, yang namanya dicatut untuk pembuatan sertifikat. Meski demikian para warga sendiri tidak mengetahui soal pencatutan tersebut.
TERPOPULER
