REGIONAL:
Suara.com - Anggaran untuk perjalanan dinas perjalanan dinas ke luar negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dipangkas hingga 50 persen. Total anggaran perjalanan dinas DPRD DKI Jakarta ke luar negeri yang dipotong mencapai Rp23 miliar.
Sekretaris DPRD DKI, Augustinus mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang diteruskan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.
"Dengan anggaran Rp46 miliar, anggaran perjalanan dinas luar negeri pimpinan dan anggota dewan, kita potong setengahnya. Rp23 miliar kita efisiensikan untuk luar negerinya," ujar Augustinus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Akibat pemangkasan tersebut, 106 anggota dewan hanya diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri satu kali dalam setahun, dari sebelumnya yang dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
Augustinus menjelaskan, pihaknya masih melanjutkan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk menentukan anggaran lain yang akan dipangkas.
"Mungkin belum ada rapat-rapat lagi dengan TAPD untuk berapa sih yang harus diefisiensikan anggaran khususnya di Sekretariat DPRD. Ini masih berproses nih," ungkapnya.
Namun, Augustinus memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada pengurangan tenaga ahli dan pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang bekerja di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
"Di kami itu untuk honorarium tenaga ahli maupun PJLP itu tidak ada pengurangan. Kami memang diwajibkan untuk mengurangi perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebesar 50 persen," tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga tengah melakukan evaluasi anggaran dalam APBD DKI tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran yang akan disesuaikan telah ditandai untuk dipangkas.
"Kita sudah menandainya tadi di seluruh area, dengan nilai mencapai Rp1,548 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2).
Michael menambahkan, penyesuaian anggaran pada pos-pos kegiatan yang terdampak efisiensi ini akan dilakukan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Pemprov DKI menargetkan untuk mempercepat penyusunan perubahan APBD tersebut.
"Sebagaimana yang sudah disampaikan ada SE terkait dengan percepatan RKPD (rencana kerja perangkat daerah) untuk penyesuaian APBD perubahan," ujar Michael.
TERPOPULER
