Usai Banjir Rendam Jabodetabek, Menteri hingga Bupati 'Keroyokan' Segel Tempat Wisata di Puncak

Suara.com - Sejumlah empat tempat wisata yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) disegel karena dinyatakan melanggar alih fungsi lahan.

Penyegelan dilakukan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kamis (6/3/2025).

"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku," kata Zulhas usai melakukan penyegelan.

Empat tempat wisata yang disegel itu, yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat; Hibisc Fantasy; bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas dan Eiger Adventure Land.

"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan ada indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat wisata tersebut.

"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh pak menko dan pak gubernur," kata Hanif.

Dari hasil kajian, empat bangunan itu dinyatakan telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dengan satu korban jiwa.

"Kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang. Artinya, alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," katanya.

Lebih lanjut, ia berjanji bahwa penyegelan akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

"Segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor kemudian, segmen kedua ada di Kota Bogor, segmen tiganya kabupaten lagi, segmen empatnya Depok, segmen lima dan enamnya di Daerah Khusus Jakarta," katanya.

Mengembalikan Tata Ruang

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bakal mengembalikan penataan ruang di Jawa Barat seperti semula demi menyelamatkan warganya dan Jakarta.

"Untuk itu juga kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling utamanya warga di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di Puncak," tegas Dedi.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bakal mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Bogor dalam memberikan izin.

"Saya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, hari ini kita tanda tangani, yaitu menarik seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah. Perizinan pendelegasian tugas ke masing-masing SKPD kami tarik kembali," ungkap Rudy.

Kini, tahapan pengurusan izin, setelah melalui mekanisme di SKPD masing-masing dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), lalu perlu persetujuan kepala daerah.

Tak hanya itu, Rudy juga akan mengevaluasi berbagai izin yang sudah kadung diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor.(Antara)