Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kepala daerah di Jabodetabek terkait penanganan banjir. Namun, komunikasi yang dijalin disebutnya cukup dilakukan secara informal.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap dorongan Komisi V DPR RI agar Pemerintah Daerah se-Jabodetabek duduk bersama untuk membahas solusi terhadap persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Komunikasi secara informal ini disebutnya dilakukan agar terjadi percepatan koordinasi antar daerah.
"Kami sudah berkomunikasi. Saya sudah bertemu dengan wali kota Bekasi, wali kota Depok dan sebagainya. Intinya, protokoler ataupun birokrasi sementara kita kesampingkan karena ini membutuhkan kecepatan untuk itu," ujar Pramono kepada wartawan, Senin (10/3/2025).
Pada Kamis (6/3) lalh, Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan untuk Bekasi, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat banjir tersebut.
Bantuan yang diberikan mencakup 200 personel dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, 87 personel dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Jakarta Pusat, 15 personel dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, serta 40 personel dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Mereka diterjunkan untuk membantu membersihkan sisa-sisa banjir yang melanda Bekasi.
"Ketika kami memberikan bantuan untuk Bekasi, hanya berdasarkan telepon saja," kata Pramono.
Desakan Adian Napitupulu ke Pemerintah
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pemerintah daerah di Jabodetabek mengadakan pertemuan resmi untuk membahas penanggulangan banjir.
Baca Juga: Berkiblat ke Jokowi, Untung atau Rugi usai Partai Kaesang Ganti Nama PSI Perorangan?
"Ada Bogor, ada Bekasi, ada Jakarta. Nah, tiga kepala daerah ini kudu ketemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam duduk bareng-bareng karena ini bukan persoalan satu per satu. Ini persoalan bersama," kata Adian.
Lebih lanjut, Adian menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov DKI dan Jawa Barat dalam penanganan banjir.
"Kalau perlu, Pemprov DKI dan Jawa Barat secara bersama-sama mengeluarkan anggaran penanganan banjir dari hulu hingga ke hilir. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Jakarta, tapi bisa dibagi sama-sama. Gotong royong lah," ujarnya.
