REGIONAL:
Suara.com - Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump sempat menunda pengiriman bantuan militer dan intelijen untuk Ukraina setelah terjadi ketegangan dalam pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
Insiden ini menimbulkan spekulasi tentang hubungan kedua negara di tengah upaya perlawanan Ukraina terhadap agresi Rusia.
Dalam pertemuan di Ruang Oval pada 28 Februari 2025, Trump dan Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan memarahi Zelenskyy karena dianggap tidak cukup menghargai bantuan Amerika Serikat yang telah diberikan selama bertahun-tahun.
"Kami telah memberikan bantuan miliaran dolar kepada Ukraina, dan apa yang kami dapatkan sebagai imbalannya?" ujar Trump dengan nada tegas, seperti dilaporkan oleh seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Ketegangan tersebut berlanjut dengan pembatalan kesepakatan terkait pengembangan deposit mineral kritis Ukraina yang semestinya ditandatangani hari itu.
Padahal, sebelumnya telah disepakati bahwa bantuan militer AS kepada Ukraina akan terus berlanjut selama kesepakatan itu tercapai.
Menurut Gedung Putih, bantuan tersebut akhirnya dilanjutkan setelah Kiev menerima usulan gencatan senjata 30 hari yang diusulkan oleh AS.
Namun, momen tersebut sempat mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara, terutama ketika Trump mengeluarkan perintah penghentian bantuan sementara.
"Penghentian sementara ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kesepakatan," ujar Steve Witkoff, utusan khusus Trump, dilansir dari Antara, 13 Maret 2025.
Bantuan senjata dikirim kembali
Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kepada CNN bahwa senjata yang sempat tertahan di Polandia sudah mulai dikirimkan kembali ke Ukraina.
Menteri Pertahanan Polandia Pawe Zalewski mengonfirmasi bahwa persenjataan yang disimpan di Rzeszow, dekat perbatasan Ukraina, mulai mengalir kembali setelah negosiasi antara AS dan Ukraina di Arab Saudi pada 12 Maret 2025.
Selain bantuan militer, AS tetap menyediakan aliran intelijen untuk tujuan pertahanan Ukraina.
Steve Witkoff menekankan bahwa "aliran intelijen tidak pernah sepenuhnya dihentikan meskipun terjadi ketegangan politik. Namun, sejumlah pihak mengkritik tindakan Trump yang dianggap terlalu keras terhadap Ukraina di tengah perjuangan negara tersebut melawan invasi Rusia. Tindakan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan dapat memperlemah upaya kolektif menghadapi ancaman Rusia," ujar seorang analis politik dari Washington.
Dukungan semakin kuat dari 15 negara
Sekitar 15 negara telah menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam inisiatif memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, dalam konferensi pers bersama dengan para menteri pertahanan dari Jerman, Polandia, Italia, dan Inggris pada Rabu (12/3).
"Kami telah merangkum hasil dari pertemuan pertama sejumlah kepala staf umum dari negara-negara relawan, yang membahas apa saja jaminan keamanan yang dapat diberikan untuk Ukraina. Saat ini, sekitar 15 negara telah menunjukkan niat untuk melanjutkan proses ini," ujar Lecornu.
Lecornu menekankan bahwa jaminan keamanan utama bagi Ukraina tetaplah kekuatan militernya sendiri.
Terkait hal ini, diskusi mengenai pemberian bantuan kepada Ukraina serta penggunaan aset Rusia yang dibekukan terus dilakukan secara aktif.
Sebelumnya, pada Selasa (11/3), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan dengan kepala staf umum dari negara-negara Uni Eropa, serta Turki, Kanada, dan Inggris.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai kemungkinan, termasuk penempatan pasukan di Ukraina setelah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Moskow dan Kiev.
Macron juga menyerukan kepada seluruh peserta pertemuan untuk mengembangkan rencana jaminan keamanan yang komprehensif bagi Ukraina, guna memastikan stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari negara-negara Barat dan mitranya untuk terus mendukung keamanan Ukraina di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya mereda dengan Rusia.
TERPOPULER
