Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya lewat Komisi II sudah mendesak pemerintah agar mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025.
Hal itu bahkan sudah disampaikan Komisi II DPR lewat kepada KemenpanRB dan BKN.
"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat komisi 2 dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN, kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," kata Dasco di Kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Sementara itu, Dasco menyampaikan, nantinya pemerintah akan segara memberikan kabar mengenai kepastian soal percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.
"Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya bersama dan para menteri sedang mengurus persoalan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hal itu dipastikannya ketika ditanya awak media terkait tanggapan kepala negara mengenai penundaan pengangkatan CPNS.
Prabowo juga memberikan gestur jempol saat menjawab pertanyaan tersebut.
"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sembari mengangkat jempol tangan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Angkat Bicara Soal Penundaan CPNS: Lagi Diurus Semuanya!
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penundaan pengangkatan CPNS.
"Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Saat ditanya mengenai tanggapan presiden soal pengangkatan CPNS, Rini tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan bahwa rapat siang ini membahas perihal Sekolah Rakyat.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan penyelesaian pengangkatan CASN 2024 itu memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
"Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat, Rabu, 5 Maret 2025, yang lalu," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/3).
Rini mengatakan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Dari sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini tanggal pengangkatan ASN tidak sama, di mana masing-masing instansi memiliki tanggal pengangkatannya sendiri.
Diketahui, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk anggaran yang mengalami efisiensi.
Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di basis data BKN) selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing, sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
