Ini Profil 3 Anggota DPRD OKU Terjerat OTT KPK di OKU: Ada Kader PDIP dan PPP

Suara.com - Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan diguncang skandal korupsi yang menyeret pejabat legislatif dan eksekutif ke dalam jerat hukum.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (15/3), tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR OKU tertangkap basah terlibat praktik korupsi.

Modusnya, para wakil rakyat ini meminta jatah proyek dalam pembahasan APBD 2025, yang kemudian disulap menjadi ajang suap dan pemotongan anggaran. Berikut Profil ketiga anggota DPRD yang menjadi tersangka atas OTT KPK, Sabtu (15/3/2025):

1. Ferlan Juliansyah

Nama Ferlan Juliansyah mendadak menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Melansir sejumlah sumber diketahui, anggota Komisi III DPRD OKU  ini berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ferlan Juliansyah merupakan salah satu politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPRD OKU, komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan.

Sebagai anggota legislatif, Ferlan seharusnya menjadi pengawal transparansi anggaran. Namun, dalam kasus yang diungkap KPK, ia justru diduga ikut meminta jatah pokok pikiran (pokir) yang kemudian dikonversi menjadi proyek fisik senilai miliaran rupiah.

Dalam kasus ini, KPK mengungkap bahwa Ferlan bersama dua rekannya di DPRD OKU, yakni M Fahrudin (Ketua Komisi III) dan Umi Hartati (Ketua Komisi II), meminta bagian proyek dari pembahasan RAPBD 2025.

Awalnya, proyek untuk pokir DPRD ini disepakati senilai Rp 40 miliar, namun kemudian dikurangi menjadi Rp 35 miliar karena keterbatasan anggaran.

Sebagai bagian dari kesepakatan, anggota DPRD mendapatkan fee sebesar 20 persen dari proyek-proyek yang dijalankan, dengan total jatah untuk DPRD mencapai Rp 7 miliar.

Menjelang Idul Fitri, Ferlan dan rekan-rekannya menagih komitmen pembayaran kepada Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, yang akhirnya menerima uang suap sebesar Rp 2,2 miliar dari pihak swasta sebelum akhirnya KPK melakukan OTT.

Ferlan dijerat dengan Pasal 12a atau 12b, 12f, dan 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi ini.

2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU

Nama M Fahrudin mendadak menjadi perhatian publik setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

M Fahrudin dikenal sebagai politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang cukup berpengaruh di OKU. 

Penyerahan SK pengangkatan Fahrudin sebagai Ketua DPC Hanura OKU dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Hanura Benny Rhamdani di Jakarta.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD OKU, Fahrudin memiliki pengaruh besar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

KPK mengungkap bahwa dalam pembahasan ini, ia bersama beberapa anggota DPRD lainnya meminta jatah pokok pikiran (pokir) yang kemudian dikonversi menjadi proyek fisik dengan nilai Rp 40 miliar yang akhirnya dikurangi menjadi Rp 35 miliar.

Dari proyek tersebut, anggota DPRD diduga menerima fee sebesar 20 persen, dengan total uang suap yang disepakati mencapai Rp 7 miliar.

Menjelang Idul Fitri, Fahrudin bersama dua rekannya, Ferlan Juliansyah dan Umi Hartati, menagih bagian mereka ke Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah.

Pada 13 Maret, uang sebesar Rp 2,2 miliar diserahkan oleh pihak swasta sebelum akhirnya KPK melakukan OTT.

Atas dugaan keterlibatannya dalam kasus ini, M Fahrudin dijerat dengan Pasal 12a atau 12b, 12f, dan 12B UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

3. Umi Hartati

Nama Umi Hartati menjadi sorotan publik setelah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Umi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga terlibat dalam kasus suap dan pemotongan anggaran proyek di Dinas PUPR OKU.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD OKU, ia bertanggung jawab dalam bidang perekonomian dan keuangan, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Di internal PPP, Umi dikenal sebagai salah satu kader yang aktif memperjuangkan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan di OKU.

Namun, kiprahnya sebagai legislator kini tercoreng setelah terseret dalam skandal korupsi yang mencoreng citra DPRD OKU.

KPK menangkap bahwa Umi Hartati bersama dua rekannya di DPRD OKU, M Fahrudin dan Ferlan Juliansyah, meminta jatah pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan RAPBD 2025.

Jatah pokir tersebut disepakati untuk dikonversi menjadi proyek fisik di Dinas PUPR OKU dengan nilai awal Rp 40 miliar, yang kemudian dikurangi menjadi Rp 35 miliar.

Kini, masyarakat menanti kelanjutan proses hukum terhadap Umi dan para tersangka lainnya dalam kasus korupsi yang mengguncang Kabupaten OKU ini.

Ini lah profil 3 anggota DPRD OKU, Sumatera Selatan yang tertangkap tangan dalam OTT KPK, Sabtu (15/2/2025).