Netanyahu Pecat Kepala Shin Bet! Perebutan Kekuasaan di Balik Serangan Hamas Terungkap?

Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia akan berusaha untuk memberhentikan kepala badan keamanan dalam negeri negara tersebut minggu ini, menyusul perebutan kekuasaan atas serangan Hamas yang memicu perang di Gaza.

Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia memiliki "rasa tidak percaya yang berkelanjutan" terhadap Direktur Shin Bet Ronen Bar, dan "rasa tidak percaya ini telah tumbuh seiring waktu."

Shin Bet bertanggung jawab untuk memantau kelompok bersenjata Palestina, dan baru-baru ini mengeluarkan laporan yang mengakui tanggung jawab atas kegagalannya sekitar serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Namun, Shin Bet juga mengkritik Netanyahu, dengan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang gagal turut menciptakan iklim yang menyebabkannya. Ketegangan memuncak selama akhir pekan ini ketika pendahulu Bar, Nadav Argaman, mengatakan bahwa ia akan merilis informasi sensitif tentang Netanyahu jika ditemukan bahwa perdana menteri tersebut telah melanggar hukum.

Netanyahu menuduh Argaman melakukan pemerasan dan mengajukan pengaduan ke polisi. Shin Bet tidak segera menanggapi pengumuman Netanyahu. Netanyahu menolak seruan untuk membentuk komisi penyelidikan resmi negara atas serangan 7 Oktober tersebut dan telah mencoba menyalahkan kegagalan tersebut pada militer dan badan keamanan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pejabat keamanan senior, termasuk menteri pertahanan dan kepala militer, telah dipecat atau dipaksa mengundurkan diri.

Bar merupakan salah satu dari sedikit pejabat keamanan senior yang tersisa sejak serangan 7 Oktober yang tetap menjabat.

Netanyahu mengatakan bahwa mencopot Bar dari jabatannya akan membantu Israel "mencapai tujuan perangnya dan mencegah bencana berikutnya." Perdana menteri diperkirakan akan menunjuk seorang loyalis untuk menggantikannya, sehingga memperlambat momentum pembentukan komisi penyelidikan.

Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel, sebuah kelompok masyarakat sipil yang mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik, menyebut pengumuman Netanyahu sebagai "deklarasi perang terhadap supremasi hukum" dan mengklaim bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Bar karena adanya penyelidikan terhadap kantornya sendiri.

Netanyahu juga marah karena Shin Bet sedang menyelidiki anggota stafnya atas hubungan mereka dengan Qatar. Shin Bet dan Bar terlibat erat dalam negosiasi penyanderaan selama perang di Gaza.

Netanyahu baru-baru ini mengeluarkan Bar dari tim negosiasi dan menggantinya dengan seorang loyalis, menteri kabinet Ron Dermer. Media Israel telah melaporkan perbedaan kebijakan yang mendalam antara para negosiator, yang telah mendorong kesepakatan penyanderaan, dan Netanyahu, yang terus mengancam akan melanjutkan perang.

Sementara itu, lebih dari 150 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari 2025, menurut pernyataan kantor media Gaza pada hari Sabtu.

"Kami menyaksikan peningkatan kejahatan yang sengaja dilakukan penjajah terhadap warga sipil dalam beberapa pekan terakhir," kata pernyataan itu.

Dijelaskan bahwa dalam dua minggu terakhir, 40 warga Palestina di Gaza telah kehilangan nyawa.

Kantor tersebut menyebut bahwa Israel "mengincar penduduk yang sedang mengumpulkan kayu bakar atau memeriksa rumah mereka, sehingga mereka menjadi korban tembakan pasukan Israel."

Pernyataan ini dikeluarkan setelah serangan udara Israel di Beit Lahia, Gaza utara, yang menewaskan sembilan warga Palestina, termasuk seorang jurnalis dan pekerja kemanusiaan.

Sambil mengecam serangan tersebut sebagai "pembantaian mengerikan," kantor media Gaza menuduh Israel meningkatkan agresi di tengah berbagai perintah militer dari pemimpin Israel.

Semua yang menjadi target Israel merupakan warga sipil yang bekerja di area pengungsian dan melakukan dokumentasi media untuk badan amal, menurut laporan tersebut.

Kantor media Gaza juga mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera mengambil tindakan terhadap kejahatan perang yang dilakukan Israel, khususnya oleh pemimpin mereka, Benjamin Netanyahu.

Kementerian Kesehatan Palestina sebelumnya mengonfirmasi bahwa korban luka akibat serangan di Beit Lahia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara.