Kementerian moralitas, yang secara resmi disebut Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan, telah menegakkan persyaratan moralitas serupa dan mengatakan telah menahan ribuan orang karena pelanggaran. Tidak segera jelas apakah penerbitan aturan tersebut akan mengarah pada penegakan yang lebih kuat.
Pembatasan Taliban terhadap perempuan dan kebebasan berekspresi telah menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan banyak pemerintah asing sejak mantan pemberontak itu kembali menguasai Afghanistan pada tahun 2021.
Suara 'Barat', yang dipimpin oleh Washington, mengatakan jalan menuju pengakuan resmi Taliban sebagian besar terhenti sampai mereka membalikkan arah pada hak-hak perempuan dan membuka sekolah menengah untuk anak perempuan.
Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan adat istiadat setempat dan bahwa itu adalah masalah internal yang harus ditangani secara lokal.
Undang-undang moralitas yang terdiri dari 35 pasal tersebut secara resmi diberlakukan dan diterbitkan pada hari Rabu setelah diratifikasi oleh Pemimpin Spiritual Tertinggi Haibatullah Akhundzada, kata juru bicara Kementerian Kehakiman Barakatullah Rasoli.
"Menurut undang-undang ini, Kementerian (Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan) berkewajiban untuk mempromosikan kebaikan dan melarang kejahatan sesuai dengan Syariah Islam," kata Kementerian Kehakiman dalam sebuah pernyataan.
