Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat berstatus Aparat Sipil Negara atau ASN.

Kepastian tersebut disampaikan setelah melepas peserta Mudik Gratis PKB 2025, di halaman DPP PKB, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Ya, gurunya ASN, atau setidaknya PPPK," kata Muhaimin, di Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Pada tahun ajaran saat ini, ada sekitar 52 Sekolah Rakyat yang telah memulai kegiatan belajar-mengajar.

"Sekolah Rakyat sedang pematangan, InsyaAllah yang sudah hampir start tahun ajaran ini, 52 sekolah," ungkapnya.

Adapun, 52 Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi pada tahun ajaran baru saat ini, bakal tersebar di wilayah Pulau Jawa.

"Jawa sih masih. Merata di Jawa," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.

"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025)

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Rekrut Guru untuk Sekolah Rakyat

Dari jumlah tersebut, tercatat 53 unit yang siap digunakan. Sebagian besar merupakan aset milik Kemensos. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.

"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.

Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.

Untuk pendataan siswa, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem di lokasi yang menjadi target pendirian Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.

Mengenai sumber pendanaan, pria yang karib disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial," katanya.

Dalam tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan.

Selanjutnya pada tahun 2025, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, kata Gus Ipul menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

Prabowo Panggil Semua Menteri

Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.

"Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Muhaimin atau akrab disapa Gus Imin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menyediakan lahan maupun bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah juga telah mengajukan lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sejumlah hal yang akan dilaporkan pada Presiden Prabowo, yakni kesiapan sarana dan prasarana, hingga rekrutmen guru dan siswa.

Saifullah mengatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus meningkat dan hingga kini terdapat lebih dari 200 sekolah.

"Baik itu berupa bangunan, maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita assesment dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 (sekolah) yang siap ya. Yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial," kata Saifullah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.