Suara.com - Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.
Rencana pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur.
Kunjungan tersebut termasuk bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat. Gus Ipul memyampaikan bahwa Pemda Mojokerto sudah menyediakan bangunan yang siap huni.
“InsyaAllah tahun ini kami mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto. Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan, dan belajar ditanggung negara,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare. Rencananya masih akan diperluas maksimal menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong.
"Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.
Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.
Dengan dimulainya Sekolah Rakyat di Mojokerto 2025, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.
Baru Dimulai Agustus atau September
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan dimulai tepat tahun ajaran baru pada bulan Juli, seperti sekolah formal pada umumnya.
Menurut Mu'ti, Sekolah Rakyat kemungkinan akan mundur hingga Agustus atau September karena memiliki kurikulum berbeda.
"Sekolah rakyat itu masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya, karena memang belum siap. Dia bisa saja mulai nanti Agustus atau September," ungkap Mu'ti kepada wartawan ditemui di Gedung Dikdasmen, Jakarta, beberapa hari lalu.
Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan metode tailor made. Artinya kurikulum didesain khusus untuk sekolah rakyat dengan sistem multi-entry, multi-exit.
"Artinya begini, dia yang di sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak begitu. Ada mungkin masuk dia kelas 3, ada masuk dia kelas 1, ada masuk dia SMP. Basisnya adalah capaian pembelajaran," jelasnya.
TERPOPULER
