REGIONAL:
Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) setelah pihaknya mengirimkam surat presiden atau surpres perihal revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyusunan DIM akan dilakukan dalam rapat koordinasi melibatkan kementerian dan lembaga.
"Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum, kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Sementara itu berkaitan dengan draf, Supratman menyampaikan isi draf lebih banyak mengarah mengenai persoalan hak asasi manusia.
"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan, dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," tutur Supratman.
Sementara itu terkait dengan tupoksi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, menurut Supratman tidak banyak yang berubah.
"Hampir nggak ada," ujarnya.
"Dan yang terakhir menyangkut soal pengaturan, ya supaya memberi kepastian hukum, yakni restorative justice, ya RJ. Jadi itu yang banyak yang muncul. Yang lain nggak ada," sambungnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR memilih menyerahkan kepada pimpinan lembaga tersebut terkait alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas revisi KUHAP.
Kekinian memang pimpinan belum menentukan AKD yang akan membahas revisi KUHAP, meski adanya revisi itu yang menyusun Komisi III DPR.
"Kalau soal pembahasan di Baleg atau Komisi III itu urusan pimpinan," kata Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta kepada wartawan, dikutip Rabu (26/3/2025).
Kendati begitu, ia menegaskan bahwa Komisi III DPR siap untuk membahas revisi KUHAP apabila diminta oleh pimpinan.
"Kalau Komisi III siap saja kalau itu diputuskan di Komisi III, kami siap membahas," katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa pembahasan revisi KUHAP harus segera dibahas pada masa sidang berikutnya.
Pasalnya, kata dia, KUHAP harus diselesaikan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru berlaku pada awal tahun 2026.
"KUHAP ini harus dimulai sebelum berlakunya KUHP jadi makin cepat makin baik. Cepat tidak boleh mengabaikan alur pembahasan berdasarkan UU PPP," katanya.
Tak Boleh Abaikan Masyarakat
Ia pun mengingatkan pembahasan revisi KUHAP tidak boleh mengabaikan peran masyarakat. Karena KUHAP menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan hak asasi manusia, kepentingan advokat, kepentingan aparat penegak hukum dan menyangkut kepentingan negara.
"Jadi ini tidak bisa kita cepat pengertiannya grasa grusu cepat harus maksimal cepat dalam pengertian tidak boleh terlambat jangan sampai KUHP sudah berlaku hukum acaranya belum direvisi."
"Tapi cepet tidak boleh mengabaikan kualitas, cepat tidak boleh mengurangi sekecil apapun peran masyarakat karena kita membicarakan kepentingan mereka," katanya.
Sebelumnya, DPR RI akhirnya menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Prabowo Subianto soal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Revisi RKUHAP.
Hal itu dibacakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," kata Puan.
TERPOPULER
