Dikritik Komunitas Pesepeda, Gubernur DKI Pramono Anung Batal Gowes di JLNT Casablanca

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah rute acara gowes sepeda bareng Gubernur Pramono Anung bertajuk "Silaturahride with Mas Pram" yang akan digelar pada Sabtu (19/4) mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Awalnya, rute acara ini akan melintasi Jalan Layang Nontol (JLNT) Casablanca.

Setelah dikritik oleh sejumlah komunitas pesepeda dan pejalan kaki, Syafrin menyebut pihaknya batal menggunakan JLNT. Kini jalurnya dialihkan ke Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Kami melihat masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya setuju dalam kegiatan khusus pesepeda memanfaatkan JLNT karena menurut mereka jalan ini hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 saja, maka kami memutuskan untuk menyesuaikan lintasan SilaturahRide ini menjadi Sudirman loop," ujar Syafrin kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Setelah perubahan, rute bersepeda yang digelar sejak pukul 05.30 hingga 08.00 WIB itu menjadi Balai Kota DKI Jakarta - Bundaran Patung Kuda —Bundaran Hl — Simpang Susun Semanggi — Bundaran Senayan — Simpang Susun Semanggi - Bundaran Hl (Loop Jalan Sudirman 3 kali ) - Bundaran Patung Kuda — Balai Kota DKI Jakarta.

Selama acara berlangsung, akan ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas pada simpang yang bersinggungan dengan rute tersebut selama kegiatan gowes berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tak melintasi jalan yang menjadi rute gowes selama acara berlangsung.

"Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan," jelas Syafrin.

Selain itu, operasional Transjakarta yang bersinggungan dengan rute Silaturahride with Mas Pram berlaku normal, saat rombongan peleton melintas di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Hl dan Bundaran Senayan dilakukan penyesuaian secara situasional oleh petugas pengatur lalu lintas.

"Kepada para pengguna kereta api jarak jauh yang akan menuju Stasiun Gambir agar dapat menyesuaikan waktu perjalanannya," pungkas Syafrin.

Sebelumnya, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menentang rencana penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang akan digunakan sebagai jalur sepeda dalam acara gowes sepeda bertahuk "Silaturahride with Mas Pram" yang juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Koalisi ini berisikan Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Melalui akun keterangannya, Ketua Umum B2W, Hendro Subroto menyebut pihaknya memang juga ikut dilibatkan dalam acara ini.

Bahkan, ia dan perwakilan komunitas lainnya ikut diundang membahas konsep acara beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak Pemprov DKI memaparkan soal rincian acara dan rutenya.

"Tapi bukan diskusi yang kami dapat, melainkan paparan. Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui," ujar Hendro melalui keterangan Instageam b2w_indonesia, Selasa (15/4/2025).

Hendro mengatakan, awalnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tak merekomendasikan penggunaan JLNT karena alasan hukum. Namun, mendadak pihak berwenang di kegiatan itu tetap akan menggunakan JLNT.

"Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," jelasnya.

Hendro pun bersama Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak rencana itu. Apalagi pihaknya memang sudah sejak lama menentang penggunaan JLNT sebagai jalur sepeda.

"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

"Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," lanjutnya menambahkan.

Jika tetap dilanjutkan, Hendro menilai Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang. Seharusnya Pramono menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.

"Apakah hukum bisa dinegosiasikan? Apakah keamanan bisa dijamin hanya karena yang melanggar adalah rombongan yang difasilitasi pemerintah? Ini bukan edukasi. Ini bukan advokasi. lni juga bukan Diskresi, Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan," katanya.

Padahal, kata Hendro, sepeda merupakan nudaya inklusif yang harusnya menjadi sarana mobilitas harian. Acara gowes di atas JLNT disebutnya akan menjadikan sepeda sebagai alat membuat konten menarik bagi segelintir orang.

"Acara ini justru menjadikan sepeda sebagai aksesori konten untuk segelintir orang, di atas jalan tol yang biasanya tak tersentuh rakyat. Ini bukan warisan keberpihakan seperti era sebelumnya, ketika sepeda benar-benar dijadikan bagian dari sistem transportasi kota," pungkasnya.