Suara.com - Gelombang kejutan menerjang pilar perbankan ibukota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tanpa tedeng aling-aling melontarkan kritik pedas terhadap pengelolaan Bank DKI, BUMD yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Selasa (15/4/2025), Pramono Anung menyuarakan kegelisahan mendalam atas "luka lama" yang seolah tak pernah sepenuhnya mengering di tubuh Bank DKI.
Asal tahu saja beberapa waktu lalu, Pramono telah memberhentikan Direktur IT PT Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI pada awal bulan. Keputusan itu menyusul gangguan layanan yang menyebabkan nasabah tidak dapat bertransaksi sejak malam takbiran, 30 Maret 2025.
Pramono Anung menyebutkan bahwa Bank DKI "tidak dikelola secara profesional". Sebuah vonis yang tentu saja mengundang tanya dan sorot mata publik. Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya "ruang-ruang yang gampang orang untuk bisa mempermainkan itu dari dalam ke luar". Kalimat ini bak petir di siang bolong, mengindikasikan adanya praktik-praktik yang jauh dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Ungkapan Pramono Anung ini seolah membuka kembali memori publik akan berbagai kasus yang "hampir setiap periode selalu ada" di tubuh perbankan, termasuk Bank DKI. Sebuah ironi, mengingat lembaga keuangan seharusnya menjadi benteng kepercayaan dan profesionalisme.
Nada geram dan tuntutan perubahan yang kuat terpancar jelas dari pernyataan Gubernur. Pramono Anung dengan tegas menyerukan agar Bank DKI dikelola secara "profesional". Sebuah imperatif yang mengandung harapan besar untuk mengakhiri praktik-praktik transaksional yang selama ini disinyalir menghantui bank daerah ini.
Lebih spesifik, Pramono Anung menekankan perlunya menghentikan praktik "titipan" untuk kursi Direksi Bank DKI. Pernyataan ini secara implisit mengakui adanya intervensi atau praktik nepotisme dalam penunjukan jajaran pimpinan, yang tentu saja berpotensi menggerogoti profesionalisme dan kinerja bank secara keseluruhan. "Sehingga tidak ada lagi 'titipan' untuk kursi Direksi Bank DKI," tegasnya, sebuah deklarasi perubahan yang patut dinantikan realisasinya.
Tak hanya menyoroti masalah internal, Pramono Anung juga melontarkan gagasan rebranding total Bank DKI. Sebuah langkah radikal yang menunjukkan ambisi besar untuk mengikis citra negatif yang mungkin melekat dan membangun identitas baru yang lebih kuat dan profesional.
Wacana perubahan nama menjadi "Bank Jakarta" atau bahkan "Bank Global" bukan sekadar pergantian label. Ini adalah sinyal kuat untuk transformasi menyeluruh, sebuah upaya untuk melepaskan diri dari stigma masa lalu dan menatap masa depan dengan visi yang lebih luas. "Kita harus memikirkan untuk merubah nama DKI ini. Apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta atau Bank Global. Sehingga kita lakukan yang namanya rebranding," ungkap Pramono Anung, membuka babak baru potensi perubahan identitas bank daerah ini.
Baca Juga: Kasus Tangga JPO Daan Mogot Digondol Maling, Pramono: Jakarta Kadang-kadang Terlalu Menarik
Sebagai penanda keseriusan dalam melakukan transformasi, Pramono Anung juga mengungkapkan rencana untuk membangun kantor pusat Bank DKI yang representatif. Sebuah bangunan fisik yang diharapkan menjadi simbol kemajuan, profesionalisme, dan kepercayaan bagi nasabah dan masyarakat Jakarta. "Dan nanti kita bangun betul-betul menjadi buildingnya Bank Jakarta," imbuhnya, menunjukkan komitmen untuk memberikan wajah baru bagi Bank DKI secara menyeluruh.
Pernyataan keras dan rencana perubahan yang dilontarkan Gubernur Pramono Anung tentu saja menimbulkan harapan sekaligus pertanyaan besar. Akankah gebrakan ini mampu menyembuhkan "luka lama" yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap Bank DKI? Mampukah "era titipan" benar-benar berakhir dan digantikan dengan manajemen yang sepenuhnya profesional?
