Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa dalam Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam tak hanya membahas persoalan Palestina saja.
Nantinya mereka juga akan bicara misi perdamaian dunia.
Di hari kedua Sidang Komite Eksekutif ke-53 jelang Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/5) tak hanya membahas soal Palestina tapi juga persoalan perang di berbagai dunia.
"Hari ini jam 14:30 ada standing committee on political affair, ini bahas yang sangat sensitif ya, bukan cuma Palestina, tapi Pakistan dan India, Ukraina dengan Rusia," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Ia menegaskan, dalam konferensi ini pihaknya ingin menjadi mediator perdamaian.
"Nah kita insyaallah akan menjadi mediator perdamaian. Kita tidak menegasikan konflik yang ada, tapi put all the things on the table, liat dari seluruh perspektif dan kita cari common ground, kesamaan," ujarnya.
Menurutnya, dari konferensi ini tak mau hanya melihat dari satu perspektif saja soal perang yang terjadi di dunia.
"Kemarin ada yang menarik di committee on minority, itu ada banyak cerita muncul, tapi kita gak boleh liat dari satu perspektif. Misal minta maaf China, langsung kita nyerang pemerintah China, padahal pemerintah China juga punya beberapa fakta, kita pengen cover both sides, cover multiside, kita yang penting cari solusi yang berbasis perdamaian," katanya.
Mardani juga turut menyinggung pesan perdamaian dunia yang pernah disampaikan mediang Paus Fransiskus.
Baca Juga: Belal Muhammad akan Bawa Bendera Palestina saat Tampil di UFC 315
"Karena saya agak kagum sama almarhum Pope Francis gitu ya diikuti sama bapak Paus yang baru, serukan perdamaian, perdamaian," ungkapnya.
Ia pun menegaskan, tak ada manfaatnya dari perang, terlebih hanya akan menjadi pertumpahan darah.
"Orang beriman itu bersaudara. Maksudnya gak boleh ada pertumpahan darah," pungkasnya.
![Gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/06/86107-gedung-dpr-mpr-ri-ilustrasi-gedung-dpr-mpr-dpr-mpr.jpg)
Sebelumnya, Sidang Komite Eksekutif ke-53 PUIC dipimpin langsung oleh Mardani Ali Sera, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI,
Sidang kali ini merupakan bagian dari rangkaian Konferensi PUIC ke-19 yang digelar di Jakarta.
Dalam forum ini, Mardani menyampaikan apresiasi atas kehadiran para delegasi dan menekankan pentingnya kolaborasi antar parlemen negara anggota OKI untuk menghadapi persoalan bersama umat Muslim dunia, mulai dari kesenjangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya Islamfobia.
Ia menegaskan bahwa PUIC harus berperan aktif sebagai kekuatan moral dan politik dalam mendorong terciptanya dunia yang damai, adil dan sejahtera sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘aalamiin).
Lebih lanjut, Mardani menyerukan dan mengecam keras Israel yang memperluas pemukiman dengan cara ilegal serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza.
Pemerintah Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, pagi ini juga mengesahkan sejumlah agenda penting termasuk laporan Sekretaris Jenderal PUIC, pembaruan agenda empat komite tetap, serta persiapan untuk sidang-sidang PUIC mendatang.
Tema ini menyoroti pentingnya pemerintahan yang efektif dan lembaga yang kuat dalam memperkuat daya tahan negara-negara Muslim menghadapi dinamika global.
Dalam sesi tersebut, delegasi Arab Saudi menyatakan dukungan terhadap penyeledaian konflik Pakistan-India dan menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim, mengingat kekuatan dan potensi besar yang dimiliki.
Delegasi Iran juga menyampaikan persetujuan terhadap semua inisiatif positif yang dihasilkan oleh PUIC.
Mardani mengajak semua delegasi untuk mengenakan syal yang telah disediakan dalam tas konferensi sebagai simbol dukungan tak tergoyahkan PUIC terhadap kemerdekaan Palestina.
Selain membahas isu Palestina, Mardani menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai kunci ketahanan umat Islam menghadapi tantangan global seperti prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam harus menjadi landasan dalam memperkuat demokrasi dan kerja sama antar parlemen negara-negara Muslim.
Walaupun sebagian besar anggota OKI merupakan negara berkembang, reformasi institusional menjadi langkah krusial agar negara tersebut bisa bertransformasi menjadi negara maju dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif.
Indonesia meyakini bahwa peringatan 25 tahun PUIC bukan sekedar momentum seremonial, melainkan titik balik untuk memperkuat komitmen dalam tata kelola pemerintah yang adil, memperkokoh institusi, memperjuangkan aspirasi umat Islam, dan mempererat persatuan umat Islam demi masa depan yang lebih damai dan beradab.
PUIC ke-19 ini dihadiri oleh lima pimpinan, termasuk Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, serta tiga Wakil Ketua lainnya yaitu Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra), Ravindra Airlangga (F Golkar), dan Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP).
International Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) merupakan organisasi kerja sama antar parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas, koordinasi politik, serta memperjuangkan kepentingan umat Muslim melalui jalur diplomasi parlemen.
Sidang PUIC yang ke-19 ini diselenggarakan selama 5 hari dengan dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI. Agenda utama sidang meliputi peringatan 25 tahun PUIC, mengesakan sejumlah agenda dan penyampaian pandangan nasional dari masing-masing negara terkait tema besar yang diusung.