Infografis
Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja di Jakarta.
Sebab, Pramono telah menyatakan tak ingin mengirim para siswa "nakal" ke barak militer untuk dibina.
Justin menilai semua pihak perlu menghargai apa yang menjadi keputusan Pramono selaku kepala daerah.
Di sisi lain, Pramono juga tetap perlu membuat solusi nyata membina siswa yang suka tawuran hingga mabuk-mabukan itu.
“Menurut saya, itu sepenuhnya pilihan bapak Gubernur yang juga pantas dihargai, akan tetapi, diperlukan solusi konkret terhadap kenakalan remaja yang riil terjadi di ibukota,” ujar Justin kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Justin menganggap bahwa kenakalan anak-anak dan remaja adalah permasalahan kompleks yang membutuhkan terobosan untuk menyelesaikannya.
“Kenakalan remaja adalah perilaku yang ‘menular’ dan akan selalu ber-renegerasi, sehingga dibutuhkan terobosan nyata untuk menghentikannya, tidak bisa sekedar himbauan atau omon-omon belaka,” kata dia.
Semua pihak mulai dari orang tua, sekolah, hingga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja ini.
“Akan menjadi tidak adil bilamana ‘tugas’ mendidik karakter anak ditimpakan kepada sekolah yang hanya bersama anak selama 7 jam per hari, sementara 17 jam lainnya ada di kekuasaan orang tua,” ungkapnya.
Baca Juga: Berharap Jokowi Daftar Jadi Ketua Umum PSI Gantikan Kaesang, Waketum: Kita Doakan
Justin mengatakan kenakalan-kenakalan remaja bisa saja dicegah bila orang tua mampu menjalankan fungsi didik dan kontrolnya dengan baik.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta bisa terlibat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya.
“Masuk akal bilamana dibuat Peraturan Daerah, dimana orang tua dapat dikenakan denda bilamana anaknya bolos, tawuran, dan sebagainya,” jelasnya.
Pembuatan aturan seperti itu, kata Justin, sudah diterapkan di beberapa negara Eropa yang bertujuan untuk membuat anak-anak mengikuti program wajib belajar.
“Di Belanda, orang tua murid bisa dikenai denda dari mulai sebesar €100 (Rp.1,8 juta) per hari bilamana anaknya tidak masuk sekolah. Kemudian di Inggris, orang tua murid bisa didenda sampai dengan £2.500 (Rp54 juta rupiah) untuk alasan yang sama. Bahkan, di Inggris para orang tua bisa dipenjara karena itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak akan mengikuti cara Dedi Mulyadi dalam menindak siswa 'nakal' seperti yang suka minum minuman keras, tawuran dan lainnya ke barak militer.
Pramono disebut lebih memilih pendekatan lain dengan memperbanyak kegiatan positif.
Pernyataan ini disampaikan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa Pramono punya kebijakan lain dalam mengatasi persoalan ini.
"Nggak ada (rencana kirim siswa nakal ke barak militer), Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan menertibkan warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Chico kepada wartawan, Senin 12 Mei 2025.
Ia mencontohkan salah satu upayanya dengan memperpanjang durasi taman-taman hingga perpustakaan di Jakarta.
Dengan demikian, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan positif dan terhindar dari hal negatif seperti mabuk-mabukan dan tawuran.
"Kita akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan positif, taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak anak untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," katanya.
Sementara itu, Pramono Anung juga telah angkat bicara soal adanya saran untuk mengirim siswa nakal ke barak militer. Kebijakan ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Cara Lain Tertibkan Siswa
Pramono menyatakan enggan mengikuti cara Dedi itu. Sebab, pihaknya melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sudah memiliki cara lain dalam menertibkan siswa bermasalah.
Namun, ia tak merinci kebijakan apa yang akan diambil untuk menangni para siswa bermasalah.
"Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 2 Mei 2025.
Sebelumnya, Dedi telah mengirim sejumlah siswa yang dianggap bermasalah untuk dididik di barak militer pada Kamis 1 Mei 2025.
Setidaknya ada 39 siswa yang telah dikirim ke Resimen Artileri Medan (Armed) 1/Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.
