REGIONAL:
Saat ini, PSI telah membuka pendaftaran Pemilihan Umum (Pemilu) Raya posisi Ketum dari 13 Maret sampai 18 Juli 2025.
Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kemungkinan Jokowi akan mendaftar, Andy tak mau menjawab.
"Kami doakan (Jokowi daftar calon ketum PSI)," ujar Andy di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 13 Mei 2025.
Partai Super Terbuka
Jokowi sendiri sempat mencetuskan mengenai partai super terbuka (Tbk).
Ide ini lantas disambut oleh PSI dengan menggelar Pemilu Raya untuk pemilihan ketua umum.
Andy mengakui pembahasan menggelar Pemilu Raya ini juga berangkat dari ide Jokowi.
"Jadi begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung dan lain sebagainya," jelasnya.
Sebelumnya, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi dan juga putranya Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Pernyataan itu disampaikan langsung Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun melalui video yang diperoleh Suara.com pada Senin 16 Desember 2024.
Komarudin menyampaikan kabar pemecatan tersebut didampingi sejumlah petinggi PDIP lainnya seperti Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, hingga Said Abdullah.
"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin dikutip dalam video.
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambungnya.
Dalam hal ini, Komar juga mengumumkan menantu Jokowi, Bobby Nasution telah dipecat. Komar menyampaikan jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.
Ia juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.
TERPOPULER
