Fadli Zon: Pemuktahiran Sejarah Terhenti di Era Habibie, Sampai Eranya Jokowi Belum Ada Lagi

Suara.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, jika pemutakhiran sejarah hanya terhenti di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Menurutnya hingga kekinian belum ada penulisan sejarah kembali.

Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

"Jadi dari era Pak Habibie sampai hari ini belum pernah ditulis. Belum ada pemutakhiran," kata Fadli.

Menurutnya, kekinian buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) terbit dalam enam jilid. Dalam jilid 6 itu sering disebut sebagai Zaman Jepang dan Zaman Republik.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dari mulai era Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur belum ada sejarah yang ditulis.

Kemudian berlanjut untuk era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi tidak ada eranya Ibu Megawati, eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi apalagi ya. Eranya Gus Dur juga belum ada waktu itu. Jadi meskipun terbitnya 2002, hanya pada era BJ Habibie," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyinggung jika sejarah soal pemilu juga belum terupdate.

"Begitu juga kalau kita lihat pemilihan umum yang dilaporkan dalam buku sejarah kita hanya sampai Pemilihan Umum 1997. Jadi Pemilu 1999 itu tidak ada, 2004 misalnya waktu itu pemenangnya siapa, siapa yang jadi presiden itu enggak ada, 2009 juga demikian, 2014, 2019 apalagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI mengaku belum mengetahui sama sekali terkait rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) soal proses penulisan ulang sejarah Indonesia targetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 mendatang.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dalam rapat itu mengatakan, pihaknya belum pernah membahas dan berkoordinasi dengan pemerintah terkait proyek tersebut.

“Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya,” kata Hetifah.

Selain Hetifah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Barends juga menyampaikan jika Kementerian Kebudayaan belum pernah mengirim laporan terkait proyek ini.

Ia mengaku baru mengetahui adanya rencana tersebut hanya dari media sosial saja.