REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Hal itu disampaikan Djarot menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penyelesaian Two State Solution atas konflik di Palestina.
Djarot mengingatkan tentang pembukaan UUD 1954 terkait penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan. Djarot berujar saat ini Palestina masih dalam posisi terjajah.
"Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan sekarang Palestina masih terjajah maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita, misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru, ya," kata Djarot usai Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Djarot menegaskan keinginan bangsa Indonesia bahwa Palestina harus merdeka. Kemerdekaan Palestina harus mendapat pengakuan semua pihak.
"Harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat, yang selama ini tidak. Jadi itu," kata Djarot.
"Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," sambung Djarot.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron turut membahas penyelesaian damai dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Pembahasan itu dilakukan Prabowo dan Macron dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini.
Prabowo mengatakan pembahasan mengenai kemerdekaan Palestina menjadi sangat penting. Prabowo berujar bahwa Macron menyampaikan kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.
"Juga Prancis akan terus mendesak segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh," kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Prabowo menegaskan Indonesia turut mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Juni tahun ini guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Prabowo menegaskan kembali sikap Indonesia yang sudah kerap ia sampaikan di berbagai kesempatan, di mana Indonesia memandang penyelesaian Two State Solution untuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina dan untuk mencapai perdamaian yang benar.
"Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyampaikan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara dan siap membuka hubungan diplomatik bila Istael menerima mekanisme Two State Solution untuk penyelesaian konflik di Palestina.
"Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.
Adang Kunjungan Menlu Negara Arab
Sementara itu, Israel memutuskan untuk menghadang rencana kunjungan para menteri luar negeri Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Mesir, dan Qatar untuk menemui Otoritas Palestina (PA), lapor Axios yang mengutip pejabat Israel, Jumat (31/5).
Para diplomat tinggi dari Arab Saudi, UAE, Mesir, Yordania, Qatar, dan juga Turki dilaporkan akan mengunjungi Tepi Barat pada Minggu, menurut outlet berita tersebut.
Sebelumnya pada hari itu, CNN juga memberitakan bahwa para menteri bermaksud untuk menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Ramallah.
Sementara itu, The Times of Israel yang mengutip pejabat senior Israel pada Jumat melaporkan bahwa Zionis telah menghalangi rencana kunjungan ke Tepi Barat tersebut.
"Israel tidak akan bekerja sama dengan langkah-langkah yang dirancang untuk membahayakan mereka dan keamanannya," kata pejabat itu.
Ia mengatakan kepada The Times of Israel bahwa pertemuan pada Ahad di Tepi Barat sudah direncanakan dengan tujuan "mempromosikan pembentukan negara Palestina".
Pada Kamis Israel menyetujui inisiatif Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membangun 22 permukiman di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.
Inisiatif tersebut bertujuan untuk memulihkan wilayah yang sebelumnya dievakuasi. Selain itu, empat permukiman juga akan dibangun di dekat perbatasan barat dengan Yordania.
TERPOPULER
