REGIONAL:
Suara.com - Tiga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama dengan PT Bina Karya BUMN yang diberi mandat menggarap proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/6/2025), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Pramono Anung, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono.
Kerja sama ini membuka jalan bagi PT Bina Karya untuk menyerap pengalaman teknis dari tiga BUMD Jakarta, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Badan usaha otorita PT Bina Karya belajar kepada BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air. Itu semua ada di DKI Jakarta ini," ujar Basuki.
Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat fondasi pengelolaan kota modern di kawasan IKN yang kini tengah dalam masa pembangunan.
Menurut Basuki, pihaknya sengaja menggandeng BUMD Jakarta karena sudah teruji menangani kompleksitas perkotaan di ibu kota saat ini.
"Saya kira tahap pertama ini adalah pembelajaran khususnya. Makanya saya bilang yang saat ini mungkin yang paling diuntungkan adalah IKN karena kami belajar dari senior-senior kami ini di BUMD Jakarta," lanjutnya.
Sebagai kawasan yang disiapkan menjadi pusat pemerintahan nasional, IKN saat ini sedang membangun berbagai infrastruktur krusial. Mulai dari istana negara, jalan tol, rumah aparatur sipil negara (ASN), hingga pusat perkantoran dan fasilitas publik lainnya.
"Jadi tujuannya itu, untuk sharing pertama kali, untuk training ground-nya Bina Karya sekaligus untuk memperkuat Bina Karya dalam pengelolaan infrastruktur di IKN," ucap Basuki.
Gubernur DKI Jakarta Pramono menegaskan, pengalaman tiga BUMD DKI ini bukan hanya soal keberhasilan, tapi juga mencakup kegagalan yang telah dilewati sebagai bagian dari proses pembelajaran. Semua itu, kata dia, menjadi bekal berharga untuk dibagikan ke mitra di IKN.
"Inilah yang kemudian nanti dari BUMD Jakarta akan ditransfer, akan disampaikan kepada BUMD IKN supaya yang tidak baik ini tidak diulangi. Tetapi yang baik-baik saja, yang menjadi sukses, faktor yang kemudian bisa diteruskan di IKN, termasuk pengelolaan sampah," kata Pramono.
Pembangunan IKN
Diberitakan sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) akan kembali dilanjutkan setelah anggaran senilai lebih dari Rp 10 triliun resmi dibuka.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers virtual menjelang penyelenggaraan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8) yang akan digelar di IKN pada 1–3 Agustus 2025.
“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki, dilansir dari Antara, Rabu, 23 April lalu.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan pada tahap pertama pembangunan IKN periode 2022–2034 yang sempat tertunda, kini akan kembali dikerjakan.
Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur penting seperti jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, sistem pengelolaan air limbah, serta sejumlah jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan memulai pembangunan lima tower rumah susun tambahan yang ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.
Basuki juga mengungkapkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama untuk OIKN senilai Rp 3,4 triliun, yang sebelumnya sempat diblokir, kini sudah dibuka dan beberapa paket pekerjaan telah memasuki proses tender.
“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatanganan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa OIKN juga akan mulai menata kawasan Sepaku agar lebih tertata dan tidak terkesan kumuh.
Setelah proses penandatangan kontrak dari tender-tender tersebut, OIKN akan melanjutkan tahap lelang berikutnya untuk pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif.
Tak hanya itu, proyek-proyek yang dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga akan terus berjalan, dengan total nilai investasi mencapai Rp 132 triliun.
Dana tersebut berasal dari berbagai investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Malaysia dan China.
TERPOPULER