REGIONAL:
Suara.com - Di tengah polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya masih menjadi sorotan publik, beredar potongan rekaman video yang menampilkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat membeberkan izin usaha pertambangan (UIP) dalam rapat dengan DPR RI.
Rekaman video Bahlil sempat viral di platform X usai dibagikan ulang oleh akun @DS_yantie pada Selasa (17/6/2025). Dalam video itu, Bahlil sempat disemprot oleh anggota parlemen usai menuding jika ribuan UIP diterbitkan oleh menteri ESDM yang lama. Selain itu, Bahlil juga menyebut-nyebut menteri sebelumnya terafilasi dengan PDI Perjuangan (PDIP). Diketahui, Menteri ESDM sebelum Bahlil adalah Arifin Tasrif.
"Itu bohong besar, akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini. Dan saya sudah tantang mereka dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2.078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan Kepres Nomor 1 Tahun 2022. Tapi 2.078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi, yang dilakukan oleh Menteri ESDM, yang notabene-nya kader PDIP," ungkap Bahlil dilihat pada Rabu (18/6/2025).
Bahkan, Bahlil juga mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai menteri jika apa yang disampaikan dalam rapat di DPR itu ternyata salah.
"Pak Haris boleh cek itu, kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari Menteri, fair aja," beber Bahlil.
Tudingan Bahlil soal menteri kader PDIP lantas buru-buru dibantah oleh salah satu anggota DPR RI.
"Enggak, saya kira pak menteri (ESDM) bukan kader PDIP pak," ujar anggota dewan dalam rapat tersebut.
Imbas tudingannya itu, Bahlil pun kena semprot dan didesak agar segera mencabut ucapannya.
"Iya cabut itu. Karena kalau dibilang kader, Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader," kata anggota dewan saat menegur Bahlil.
Tanpa basa-basi, Bahlil pun langsung meralat ucapannya dan meminta maaf di depan para anggota parlemen tersebut.
"Oh salah ya? Kalau gitu mohon maaf," timpal Bahlil.
"Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata saya. Saya mohon maaf," sambung Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sontak video Bahlil yang menyeret PDIP terkait polemik tambang nikel menuai sorotan netizen hingga banjir komentar. Namun, kebanyakan netizen justru menantang Bahlil yang sebelumnya mengaku siap mundur jika salah.
Selain itu, Bahlil juga ramai disindir hingga disamakan seperti pendengung alias buzzer gegara tudingannya itu.
"Narasinya kok mirip-mirip buzzer yang sliweran di TL (timeline), yang menyalahkan PDIP. Jangan-jangan memang satu komando," sindir salah satu netizen.
"Janji siap mundur kalau salah. Eh begitu terbukti salah, malah cukup minta maaf? Kambing hitamnya udah disiapin,
tapi nyalinya belum siap ikut pergi. Bilangnya ksatria. Nyatanya ya gitu," timpal netizen lainnya.
"Enggak jadi mundur padahal salahnya saat itu juga," cibir yang lain.
Polemik Nikel di Raja Ampat
Diketahui, Raja Ampat kini menjadi sorotan setelah terungkap praktik eksplorasi pertambangan nikel di kawasan 'Surga Terakhir di Bumi' itu. Buntut polemik itu, kalangan aktivis hingga selebriti secara blak-blakan memprotes adanya tambang nikel dengan menggemakan Save Raja Ampat.
Setelah menuai polemik, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa kemerin memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut pencabutan ini setelah adanya pelanggaran lingkungan dan masukan dari berbagai pihak daerah.
Adapun, empat IUP yang dicabut antara lain, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining.
Bahlil menuturkan, pencabutan ini dilakukan dengan alasan utama pelanggaran terhadap kaidah lingkungan hidup, serta keberadaan wilayah tambang yang dinilai sensitif secara ekologis.
"Kami juga menilai kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan nilai konservasi," imbuh dia.
Bahlil juga menyampaikan, meskipun IUP tersebut diterbitkan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan geopark, perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
TERPOPULER
