Suara.com - Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi hingga kini masih belum juga menunjukan tanda-tanda akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun sebenarnya apa langkah yang sedang dipikirkan Jokowi hingga saat ini masih belum mau mendaftarkan diri di PSI?
Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Jokowi memang memunyai gaya politiknya sendiri.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," kata Dedi kepada Suara.com, Senin 23 Juni 2025.
Ia mengatakan, gaya politik tersebut sering dilakukan Jokowi bukan karena faktor tidak tertarik dengan PSI.
"Tetapi sangat mungkin ia sedang menunggu kepastian jalannya pemilihan memenangkan dirinya," katanya.
Sementara di sisi lain, kata dia, kemungkinan Jokowi belum juga mendaftarkan diri, lantaran masih melihat adanya sang bungsu, Kaesang Pangarep, yang masih menjadi Ketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana. Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan, pihaknya lebih setuju Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum PSI.
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan bahwa Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota parta 'one man one vote', demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khususnya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," katanya.
"Khususnya tentang biaya tinggi, transparansi dan perta ggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambungnya.
Di sisi lain, Freddy mengatakan, jika Jokowi enggan terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana, maupun pilihan membuat partai baru karena memang harus dipertimbangkan matang-matang.
TERPOPULER
