Prabowo Teken Inpres tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu.

Kabar tersebut disampaikan Prasetyo melalui unggahan video di Instagram pribadi @prasetyo_hadi28.

Tampak Prabowo yang tengah menandatangani Inpres terkait didampingi Prasetyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Letkol Terdy Indra Wijaya.

"Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia," tulis Prasetyo, dikutip Selasa 24 Juni 2024.

Melalui unggahannya, Prasetyo sekaligus menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo, DPR RI, dan semua pihak atas langkah cepat dan konkret.

"Semoga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Enggano," kata Prasetyo.

Video serupa juga diunggah Dasco melalui akun Instagram @sufmi_dasco.

Ia mengatakan DPR langsung berkomunikasi dengan kepala negara usai mendengarkan keluhan dari masyarakat di Pulau Enggano.

"Setelah Mendengarkan Keluhan dari Masyarakat Pulau Enggano, DPR RI Berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan Mengadakan Rapat Bersama Kementerian-Kementerian terkait serta kemudian diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membantu permasalahan yang ada di Pulau Enggano supaya masyarakat terbantu," tutur Dasco.

"Terimakasih Pak Presiden," ucap Dasco.

Sebelumnya diberitakan, aktris sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis yang terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Eks pemain sitkom Bajaj Bajuri ini meminta pemerintah untuk bertindak cepat menangani terputusnya pelayanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano yang terjadi sejak akhir Maret 2025.

Seperti diungkap Rieke, penyebab utama gangguan ini adalah pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.

Rieke Diah Pitaloka bahkan meminta pemerintah untuk menaikkan kondisi salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut menjadi status darurat.

"Saya mendukung hasil diskusi dan juga pandangan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu kalau bisa kondisinya ditetapkan sebagai kondisi darurat," kata Rieke Diah Pitaloka pada video yang diunggah Instagram miliknya, kemarin, 23 Juni 2025.

"Karena kalau sebulan lagi kemudian kita harus menunggu urusan alur pengerukan selesai sementara mereka sudah kurang lebih tiga bulan kesulitan untuk mendistribusikan hasil buminya kita sama saja dengan membiarkan 4.300 jiwa itu mengadu nasibnya sendiri," katanya.

Rieke yang meninjau proses pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu pada hari Minggu lalu mengungkap berbagai masalah yang terjadi akibat terputusnya akses transportasi tersebut.

"Masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka," tulis Rieke Diah Pitaloka pada caption Instagram.

"Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu," lanjut pemeran Oneng ini saat mengungkap masalah lainnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini juga menyebut jika distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta BBM terganggu akibat terputusnya akses transportasi ini.

Bahwa pendangkalan itu menghambat pola distribusi BBM ke TBBM Pertamina dan ini tentunya berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Rieke Diah Pitaloka juga menjelaskan kalau saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan dengan target tahap darurat (tahap 1) selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan.

Namun demikian, menurut politikus berusia 51 tahun ini, keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak bisa menunggu sampai proses pemulihan selesai seluruhnya.

Rieke menyebut jika berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai sudah berupaya mencari solusi. Hal ini terutama terkait transportasi penumpang.

"Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat," jelas Rieke pada postingannya.

Untuk itu, Rieke Diah Pitaloka memohon pada pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penanganan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran.

Hal ini karena sudah hampir kurang lebih empat bulan ini saudara-saudara kita di Pulau Engganoterisolasi.

"Saya yakin Presiden Prabowo memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi darurat masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Enggano," kata Rieke Diah Pitaloka.

"Dengan segala kerendahan hati, saya memohon penanganan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran atas kedaruratan Pulau Enggano, khususnya pelayanan transportasi barang dan hasil bumi," sambungnya.

Aktris yang saat ini membintangi film baru berjudul Agen +62 ini tak lupa meminta dukungan warganet untuk terus menyuarakan tagar #SaveEnggano.

"4.300 jiwa Pulau Enggano sesungguhnya adalah penjaga pulau terluar. Mohon dukungan seluruh masyarakat untuk terus suarakan #SaveEnggano. Salam Sopan Indonesia!" tutup Rieke Diah Pitaloka.