REGIONAL:
Suara.com - Sebuah surat berisi tuntutan politik tingkat tinggi, yakni pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, kini berada dalam status menggantung di kompleks parlemen, Senayan.
Usulan yang diajukan secara resmi oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu seolah membentur dinding birokrasi dan kehati-hatian politik, memicu pertanyaan publik mengenai keseriusan para wakil rakyat dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pemandangan paling jelas datang dari dua pucuk pimpinan lembaga legislatif. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara terang-terangan mengaku belum bisa mengambil langkah apapun terkait usulan tersebut.
Alasan utamanya, ia mengklaim surat resmi dari para purnawirawan TNI itu belum sampai ke tangannya, bahkan pihak sekretariat pun belum memberikan laporan terbaru.
"Saya harus jujur bahwa hingga hari ini saya belum mendapatkan pembaruan informasi dari pihak Sekretariat," ungkap Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, pada Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan bahwa dirinya baru kembali aktif berkantor setelah masa reses, sehingga belum sempat menanyakan lebih lanjut.
"Teman-teman di Sekretariat belum melaporkan, dan saya juga belum bertanya karena baru masuk hari ini," katanya.
Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini juga memastikan bahwa belum ada komunikasi atau agenda pembahasan di antara para pimpinan MPR untuk membahas permintaan pemakzulan Gibran.
Sikap "belum tahu" ini seolah menjadi jawaban standar saat ditanya mengenai kelanjutan usulan tersebut.
"Belum ada (komunikasi). Mungkin saja suratnya sudah ada, tapi saya benar-benar belum mengetahuinya. Belum, belum," tegas Muzani.
Sikap serupa, meski dengan narasi yang sedikit berbeda, ditunjukkan oleh pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui keberadaan surat tersebut namun menekankan bahwa parlemen tidak akan gegabah.
Menurutnya, surat itu masih tertahan di tingkat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan belum diteruskan ke meja pimpinan. Dasco beralasan, pihaknya perlu bersikap ekstra hati-hati karena ada banyak surat yang masuk dengan mengatasnamakan kelompok purnawirawan.
"Kami menerima beberapa surat dari forum purnawirawan, dan yang mengatasnamakan purnawirawan itu kan ada banyak. Jadi kami harus menyikapinya dengan sangat berhati-hati," kata Dasco sehari sebelumnya, Selasa (24/6/2025).
Dasco berjanji bahwa surat tersebut akan dikaji secara cermat sebelum DPR mengambil sikap resmi. Prosesnya pun harus sesuai mekanisme, yakni dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diputuskan lebih lanjut.
"Surat itu secara resmi belum dikirim oleh Setjen DPR ke pimpinan. Jika sudah dikirim, akan kami bahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan," jelasnya.
Lambatnya respons dari pimpinan parlemen ini memunculkan spekulasi bahwa usulan pemakzulan ini berpotensi layu sebelum berkembang, bernasib sama seperti wacana hak angket kecurangan pemilu yang sempat panas namun akhirnya meredup tanpa kejelasan.
TERPOPULER