Kemendagri Minta Pemda Atensi Program Pemeriksaan Kesehatan dan 3 Juta Rumah, Bakal Dicek Rutin

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 30 Juni 2025 | 16:09 WIB
Kemendagri Minta Pemda Atensi Program Pemeriksaan Kesehatan dan 3 Juta Rumah, Bakal Dicek Rutin
Wamendagri Ribka Haluk. [Dok.Antara]

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah.

Kedua program ini masuk dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan dipantau secara berkala.

Arahan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Rapat tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan PKG dan program tiga juta rumah, dan diikuti oleh seluruh jajaran pemda.

“Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” ujar Ribka.

Percepatan pelaksanaan ini disebutnya merujuk pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ribka menyebut, penyediaan tiga juta rumah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo, dan oleh karenanya membutuhkan dukungan nyata dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Ia juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk aktif menyosialisasikan program ini.

“Sehingga sangat kami mengharapkan kerja samanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Ribka.

baca juga

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran Pemda dalam menyukseskan program PKG yang akan menyasar puluhan juta anak sekolah.

“Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” jelas Menkes.

Budi berharap kepala daerah dapat menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan satuan pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PKG. Ia juga mengingatkan agar anggaran kesehatan yang sudah tersedia di daerah dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.

Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Beji Depok. (ANTARA/Feru Lantara)
Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Beji Depok. (ANTARA/Feru Lantara)

Tak hanya itu, pelaksanaan PKG di sekolah, menurut Budi, menjadi momentum untuk memperbarui alat kesehatan, sekaligus menanamkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini.

“Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat, itu sejak dini kita harus ajarin anak-anak bagaimana pola hidup sehat,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa target tiga juta rumah akan menyasar wilayah perkotaan, perdesaan, hingga kawasan pesisir.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK

News | Senin, 30 Juni 2025 | 15:26 WIB

Prabowo Gelar Ratas Mendadak Dini Hari: Apa yang Dibahas Sampai Libatkan Bos Pindad dan PT DI?

Prabowo Gelar Ratas Mendadak Dini Hari: Apa yang Dibahas Sampai Libatkan Bos Pindad dan PT DI?

News | Senin, 30 Juni 2025 | 15:14 WIB

KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini

KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini

News | Jum'at, 27 Juni 2025 | 22:52 WIB

Penggusuran dan HPL Bermasalah, KPA Desak Presiden Prabowo Evaluasi KEK Mandalika

Penggusuran dan HPL Bermasalah, KPA Desak Presiden Prabowo Evaluasi KEK Mandalika

News | Jum'at, 27 Juni 2025 | 19:43 WIB

Terkini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

×