Namun, ia menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB.
“Untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders, seluruh ekosistem perumahan,” ucap Imran.
Imran menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pembebasan retribusi PBG dan BPHTB menjadi instrumen penting percepatan program.
Namun demikian, masih terdapat empat daerah yang belum menerbitkan Perkada: Kabupaten Kepulauan Yapen, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Sorong Selatan. Ia mendesak agar regulasi tersebut segera ditetapkan demi mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR.
TERPOPULER
