Suara.com - Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki gedung MPR RI, jika surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, tak segera direspons.
Pesan ancaman itu disampaikan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto pada konferensi pers yang mereka gelar di Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi, selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan," tegas Slamet.
Surat pemakzulan Gibran dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR-MPR pada 2 Juni lalu. Para purnawirawan TNI merasa sampai saat ini surat tersebut tak kunjung ditanggapi wakil rakyat di Senayan.
"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan," kata Slamet.
Slamet menyebut bahwa situasi Indonesia sudah berada di ujung tanduk. Untuk itu dia merasa penting bagi mereka segera bergerak.
Dalam konferensi pers itu Slamet mengajak seluruh purnawirawan yang hadir untuk berjuang bersama.
"Nah oleh karena itu, supaya kita menyatu, maka saya minta yang ada di sini, betul-betul mau enggak berjuang?," kata Slamet yang dijawab "Mau" oleh para hadirin.
Sementara itu, pada Selasa 1 Juli, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat dari para purnawirawan TNI.
"Surat belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia beralasan, kemungkinan surat yang masuk ke DPR masih menumpuk. Kendati begitu, bila surat tersebut sudah ada di meja Pimpinan DPR, pihaknya akan mempelajari sesuai mekanisme yang berlaku.
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan dibaca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.
Puan menyampaikan akan berkoordinasi dengan MPR dan DPD terkait surat dari Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran.
"Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.
TERPOPULER
